Lima Bulan Pascakebakaran SPBE Cimuning, Warga Belum Dapat Kepastian Perbaikan

KOTA BEKASI – Hampir lima bulan setelah ledakan dan kebakaran Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, sejumlah warga terdampak mengaku belum menerima realisasi bantuan perbaikan rumah.

Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait segera memberikan kepastian mengenai penanganan kerusakan yang hingga kini masih mereka rasakan.

Peristiwa ledakan yang disebut warga berdampak terhadap rumah dan tempat usaha di sekitar lokasi itu terjadi pada 1 April 2026.

Hingga Kamis (20/8/2026), warga Kampung Cimuning RT 02/RW 03 mengaku sebagian kondisi rumah mereka belum kembali seperti semula.

Martin, salah seorang warga yang rumah dan rukonya terdampak, mengatakan peristiwa tersebut membuat keluarganya kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha.

“Sejak 1 April 2026 kami kehilangan tempat tinggal akibat ledakan SPBE di Jalan Cinyosog. Hingga hari ini, 20 Agustus 2026, belum ada realisasi perbaikan rumah dari pemerintah,” kata Martin.

Menurut dia, hampir lima bulan setelah kejadian, warga masih menunggu kejelasan mengenai tindak lanjut terhadap kerusakan yang mereka alami.

Kondisi tersebut, kata Martin, menambah beban warga yang harus memenuhi kebutuhan tempat tinggal selama rumah belum dapat digunakan secara layak.

Keluhan serupa disampaikan Kokom, warga yang rumahnya juga terdampak.

Ia mengaku kecewa karena hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai penanganan rumahnya.

“Sampai saat ini belum ada aparat pemerintah yang memberi ketegasan atau penjelasan. Tidak ada respons yang peduli terhadap kesulitan kami. Kami sampai harus mengontrak tempat tinggal karena rumah belum diperbaiki,” ujar Kokom.

Kokom berharap persoalan warga terdampak mendapat perhatian pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi.

Ia secara khusus meminta Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM untuk mendengar keluhan warga Cimuning.

“Kami berharap Bapak Gubernur Jawa Barat, KDM, bisa mendengar jeritan warga yang kesusahan,” katanya.

Warga Menunggu Kepastian Penanganan

Ketua RT 02, Een Doni, membenarkan bahwa masih terdapat warga di lingkungannya yang menunggu penanganan atas dampak kebakaran tersebut.

Ia mengatakan, berdasarkan kondisi yang diketahui di lingkungan warga, belum terdapat penyelesaian berupa penggantian atau perbaikan dari pihak perusahaan yang disebut warga terkait dengan peristiwa tersebut.

“Memang dari pihak PT SPBE belum ada penggantian atau tanggung jawab untuk warga kami yang terkena dampak kebakaran ini. Sampai saat ini warga kami berharap bisa dibantu oleh pemerintah maupun pihak yang bertanggung jawab,” kata Een.

Een mengatakan warga membutuhkan kepastian, bukan sekadar menunggu tanpa informasi mengenai kapan dan bagaimana kerusakan rumah mereka akan ditangani.

“Ke mana rakyat kecil harus mengadu? Kami bukan minta lebih, kami hanya minta hak kami: rumah yang layak untuk ditempati,” ujarnya.

Keluhan warga juga disampaikan melalui media sosial. Dalam unggahan yang beredar, warga menyebut telah menunggu selama berbulan-bulan sejak peristiwa 1 April 2026.

Mereka menggambarkan kondisi tempat tinggal yang belum sepenuhnya pulih dan meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar warga terdampak.

“Lima bulan sudah kami menunggu,” demikian salah satu pesan dalam unggahan tersebut.

Warga juga menuliskan bahwa anak-anak mereka menghadapi kondisi tidak nyaman akibat rumah yang belum diperbaiki.

Mereka menyampaikan keluhan bahwa anak-anak harus menghadapi panas dan hujan ketika kondisi tempat tinggal belum memadai.

Namun, pernyataan warga mengenai belum adanya bantuan maupun tanggung jawab dari pihak tertentu perlu dikonfirmasi kepada seluruh pihak terkait agar pemberitaan tetap berimbang.

Hingga berita ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun pihak perusahaan yang disebut warga mengenai status bantuan, hasil pendataan kerusakan, mekanisme ganti rugi, serta jadwal perbaikan rumah warga terdampak.

Persoalan tersebut menjadi penting karena hampir lima bulan telah berlalu sejak kejadian.

Kepastian mengenai pendataan korban, bentuk bantuan, sumber pembiayaan perbaikan, serta pihak yang memiliki kewajiban menangani kerusakan diperlukan agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Warga berharap pemerintah segera melakukan verifikasi lapangan dan membuka informasi secara transparan mengenai perkembangan penanganan.

Mereka juga meminta agar setiap keputusan terkait bantuan dan perbaikan rumah disampaikan secara jelas kepada masyarakat terdampak.

Bagi warga Cimuning, persoalan ini bukan sekadar kerusakan bangunan.

Rumah merupakan tempat berlindung sekaligus bagian penting dari keberlangsungan kehidupan keluarga.

Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan proses penanganan berjalan terukur, transparan, dan berpihak pada pemulihan warga yang terdampak.

Hampir lima bulan setelah ledakan dan kebakaran, warga kini menunggu satu hal yang paling mendasar: kepastian kapan rumah mereka dapat kembali ditempati secara layak.