Minggu, 22 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Berita » Izin Lingkungan PT Glow Dipertanyakan, KAPOLSEK: Kita Lidik Lagi

Izin Lingkungan PT Glow Dipertanyakan, KAPOLSEK: Kita Lidik Lagi

  • account_circle Tama
  • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bekasi – Polemik dugaan belum rampungnya perizinan lingkungan PT Glow Industri Herbal Care kembali mencuat setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi belum memberikan penjelasan tegas dan komprehensif terkait status dokumen lingkungan perusahaan tersebut.

Hingga kini, otoritas teknis yang berwenang dinilai masih membutuhkan waktu untuk memastikan kepatuhan prosedural, sementara aktivitas industri berpotensi berdampak pada lingkungan terus menjadi sorotan publik.

Humas DLH Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, menyatakan pihaknya belum dapat memberikan keterangan substantif karena harus melakukan pendalaman internal.

Ia menegaskan posisinya sebagai humas sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) membatasi kewenangannya untuk menyampaikan pernyataan teknis tanpa arahan pimpinan.

“Saya butuh waktu lah, saya butuh komunikasi dulu, brarti saya butuh pendalaman di internal kami,” kata Dedi kepada awak media, Selasa (4/2/2026).

Menurut Dedi, untuk menjawab pertanyaan mengenai status perizinan lingkungan PT Glow Industri Herbal Care, diperlukan data yang tervalidasi dan instruksi langsung dari atasan.

Ia menekankan bahwa humas tidak memiliki fungsi pengawasan teknis maupun rekomendasi lapangan.

“Nah itu, untuk menjawab itu, saya kan butuh pendalaman internal, karena saya ini humas bang, humas itu PPID ngerti gak, kalau saya diperintahkan pimpinan untuk jawab ya saya jawab,” ujarnya.

Dedi juga menyebutkan bahwa meskipun komunikasi internal dengan pimpinan dinas berjalan dekat, prosedur birokrasi tetap harus ditempuh.

Ia menegaskan tidak akan menyampaikan informasi sebelum memperoleh arahan resmi dan sumber data yang sah.

“Saya mau minta arahan pimpinan dulu, apabila saya sudah mendapat sumber informasi yang tervalidasi, saat ini belum bisa, kan ente tau kalo saya PPID, bukan nya petugas yang ngawasin, rekomendasiin supaya kelapangan, yang bikin anggaran tetek bengek segala macam,” katanya.

Baca juga :  Patroli Malam TNI dan Warga Duren Sawit Tekan Potensi Tawuran Remaja

Di sisi lain, aparat kepolisian mulai merespons pengaduan masyarakat.

Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Timur, Kompol Sugiharto, S.H., membenarkan adanya undangan klarifikasi terhadap PT Glow Industri Herbal Care.

Ia menyatakan akan memerintahkan jajarannya untuk mendalami kembali aduan yang masuk.

“Nanti saya kasih informasi ke Reskrim, kira-kira lebih dalam lagi untuk penyelidikannya, gak apa-apa nanti kita lidik lagi, kemaren mungkin kurang tajam penyelidikan nya” ujar Sugiharto kepada media.

Sikap kehati-hatian aparat penegak hukum tersebut menandakan bahwa aduan masyarakat masih terbuka untuk ditindaklanjuti, terutama bila ditemukan indikasi pelanggaran administratif atau lingkungan.

Berdasarkan penelusuran pada laman resmi amdalnet Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Glow Industri Herbal Care tercatat sebagai usaha berisiko rendah dengan kewajiban penyusunan dokumen UKL-UPL.

Skema ini menempatkan proses perizinan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Namun, hingga kini sejumlah tahapan krusial belum tercatat, mulai dari pengumuman kepada masyarakat, penerimaan saran publik, rapat pemeriksaan, hingga penerbitan Persetujuan Kelayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, efektivitas pengawasan, serta kepastian hukum dalam tata kelola lingkungan.

Industri kosmetik dan perawatan tubuh diketahui memiliki potensi menghasilkan limbah cair, padat, dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memerlukan pengelolaan ketat.

Kewajiban Mutlak Persetujuan Lingkungan

Pengawas dan Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Bekasi, Fathia, menegaskan bahwa setiap usaha wajib menuntaskan perizinan lingkungan sebelum beroperasi.

“Secara aturan, perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Izin Lingkungan PT Glow Dipertanyakan, KAPOLSEK: Kita Lidik Lagi

Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Regulasi itu menegaskan UKL-UPL merupakan instrumen pengendalian dampak lingkungan, bukan sekadar formalitas administratif.

Baca juga :  Evakuasi Darurat Korban Penembakan di Sinak, TNI Bawa Pengungsi ke RSUD Mulia

Tanpa dokumen yang sah dan terverifikasi, suatu usaha secara hukum belum diperbolehkan beroperasi.

Sementara itu, staf Gakkum DLH lainnya, Mujib, menyatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum investigasi lapangan dilakukan.

Perbedaan pernyataan di internal DLH tersebut memperkuat kesan belum adanya kejelasan sikap institusional.

Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Glow Industri Herbal Care belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi.

Kepala DLH Kabupaten Bekasi juga belum menyampaikan pernyataan terbuka, sehingga status perizinan lingkungan perusahaan tersebut masih menjadi tanda tanya di ruang publik.**/Tim

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama, Jurnalis yang aktif dalam pemberitaan dan penulisan opini publik dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, keberimbangan, akurasi, serta Kode Etik Jurnalistik

Baca Lainnya

  • Jelang Idul Fitri, Forkopimda Sulsel Matangkan Strategi Keamanan dan Stabilitas Pangan

    Jelang Idul Fitri, Forkopimda Sulsel Matangkan Strategi Keamanan dan Stabilitas Pangan

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Makassar, 19 Maret 2025 – Menyongsong perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi membahas langkah-langkah strategis untuk menjaga keamanan, kelancaran arus mudik, dan stabilitas harga pangan. Rapat yang dipimpin Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ini diikuti oleh Panglima Komando Operasi Udara II (Pangkoops Udara II) Marsda TNI […]

  • Patroli Dini Hari Brimob PMJ, Tekankan Pencegahan Gangguan Kamtibmas

    Patroli Dini Hari Brimob PMJ, Tekankan Pencegahan Gangguan Kamtibmas

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta Utara, 5 April 2026 – Satuan Brimob Polda Metro Jaya menggelar patroli dini hari di Kelapa Gading untuk menekan potensi gangguan kamtibmas pada jam rawan. Tim patroli bergerak sejak malam hingga Minggu dini hari dengan fokus pengawasan di sejumlah titik yang dinilai memiliki kerawanan. Sebanyak 12 personel terlibat dalam kegiatan tersebut di bawah pimpinan […]

  • Wakil Panglima TNI Maruli Simanjuntak Hadiri Ziarah Nasional Hari Pahlawan 2026

    Wakil Panglima TNI Maruli Simanjuntak Hadiri Ziarah Nasional Hari Pahlawan 2026

    • calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Kehadiran Wakil Panglima TNI dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari penghormatan institusi TNI terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. […]

  • Komisi II DPRD Terima Audiensi IKWAPA Pasar Parakanmuncang

    Komisi II DPRD Terima Audiensi IKWAPA Pasar Parakanmuncang

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Sumedang – Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang menerima audiensi dari Ikatan Kerukunan Warga Pasar (IKWAPA) Pasar Parakanmuncang Selasa,(15/07/2025) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Hj. Ai Rosmawati, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Ir. Wowo Sutisna, Sekretaris Komisi II, Ir. Asep Sumaryana, serta sejumlah anggota Komisi II lainnya. […]

  • TNI Kerahkan Pesawat CASA untuk Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca

    TNI Kerahkan Pesawat CASA untuk Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – TNI bersama sejumlah kementerian dan lembaga memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Dalam operasi tersebut, TNI menempatkan tiga pesawat CASA di Sumatera Selatan untuk mendukung penyemaian dry ice dan garam, sekaligus melaksanakan patroli udara. Penguatan operasi itu disampaikan dalam konferensi […]

  • Pasmar 3 Gelar Do’a Bersama, Doakan Keutuhan dan Kedamaian NKRI

    Pasmar 3 Gelar Do’a Bersama, Doakan Keutuhan dan Kedamaian NKRI

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Dispen Kormar Sorong. Dalam rangka memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta terciptanya suasana yang aman, damai, dan penuh persaudaraan di seluruh wilayah Indonesia, Pasmar 3 menggelar kegiatan Do’a Bersama yang berlangsung di Masjid Al-Mukmin Mako Pasmar 3, Kesatrian Marinir Agoes Soebekti, Jl. Sorong–Klamono Km. 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat […]

expand_less