Kamis, 19 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Berita » Eks Pekerja Ungkap Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan, Intimidasi dan IPAL di RS Anna Medika

Eks Pekerja Ungkap Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan, Intimidasi dan IPAL di RS Anna Medika

  • account_circle Tama
  • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KOTA BEKASI – Mantan pekerja yang identitasnya disamarkan dengan nama Pria, demi alasan keamanan, mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran di lingkungan rumah sakit RS Anna Medika yang beralamat di Jl. Perjuangan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Dugaan yang disampaikan meliputi persoalan pengelolaan limbah medis, bangunan yang diduga melanggar sempadan daerah aliran sungai (DAS), hingga berbagai persoalan hak normatif ketenagakerjaan.

Menurut Pria, terdapat bangunan rumah sakit yang diduga berdiri melampaui batas sempadan sungai di bagian belakang lokasi rumah sakit.

“Kan ada kali tuh di belakangnya. Nah itu diukur, bangunan itu melewati, itu harus dibongkar. Pokoknya sudah dipatokin sama dinas dan bertahun-tahun itu digunain buat bisnis,” ujar Pria kepada gensa.club Jumat, (3/7/2026).

Ia mengklaim bangunan tersebut sebelumnya telah mendapatkan penandaan dari instansi terkait.

Selain persoalan bangunan, narasumber juga menyampaikan dugaan adanya pembuangan limbah ke aliran sungai yang berada di belakang rumah sakit.

“Limbahnya juga dibuang ke sungai itu, dan kayaknya juga ada permainan soal IPAL-nya dengan dinas,” katanya.

Seluruh informasi yang disampaikannya merupakan pengakuan narasumber dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang.

Di sisi lain, Pria juga mengaku banyaknya persoalan ketenagakerjaan yang bekerja di rumah sakit tersebut.

Ia menyatakan banyak pekerja tidak menerima pesangon maupun kompensasi setelah hubungan kerjanya berakhir.

“Kita enggak dapat pesangon ataupun kompensasi bang, alasan nya karena belum bekerja dua tahun empat bulan,” ujarnya.

Menurutnya, praktik pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah pekerja diduga dilakukan melalui mekanisme pengunduran diri.

Ia mengklaim pekerja yang tidak lagi dikehendaki manajemen dipanggil oleh bagian sumber daya manusia (HRD) untuk menandatangani surat pengunduran diri.

Baca juga :  Pra Uji Kompetensi SMK Global Prima Islamic School Digelar, Siswa Siapkan Ujian Keahlian

“Misalnya manajemen enggak suka sama kita, dipanggil sama HRD dan disuruh menandatangani surat pengunduran diri,” tegasnya.

Pria juga mengungkap dugaan pelanggaran terkait sistem pengupahan terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Menurutnya, sebagian pekerja menerima upah yang disebut berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi.

Selain itu, pekerja juga disebut tidak pernah menerima slip gaji sebagai bukti administrasi pembayaran upah.

“Slip gaji tidak pernah dikasih, bang, dan gaji hanya di bawah Rp3 juta,” katanya.

Dugaan Intimidasi dan Hak Jawab Perusahaan

Selain persoalan pengupahan, narasumber juga mengaku pernah menyaksikan dugaan intimidasi verbal yang dilakukan oleh seorang atasan berinisial S saat rapat internal.

Menurut pengakuannya, atasan tersebut diduga menggunakan kata-kata yang dianggap merendahkan martabat pekerja.

“Anak-anak IGD disebut sampah. Serius itu, bang. Sedang rapat dibilang begitu, ‘sampah kalian semua’,” ujar Pria menirukan ucapan yang diklaim disampaikan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, Gensa Media Indonesia telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan verifikasi kepada manajemen RS Anna Medika pada 4 Juli 2026.

Surat tersebut memuat permintaan penjelasan terkait dugaan pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan, dugaan pengelolaan limbah, keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dugaan pelanggaran sempadan sungai, hingga berbagai aspek kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

Lebih Lanjut, praktisi hukum Syakroni, S.H., C.I.R.P., CPM., CPArb. menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Namun, apabila dugaan tersebut terbukti, pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Apabila benar terdapat pekerja yang menerima upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK), dipaksa menandatangani surat pengunduran diri, tidak memperoleh hak normatif, maupun mengalami intimidasi di lingkungan kerja, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksananya,” ujar Syakroni melalui sambungan telepon, Kamis, (9/7/2026).

Baca juga :  Polres Metro Bekasi Berhasil Ungkap Mafia Tanah Yang Merugikan Negara Mencapai Serratus Enam Puluh Triiliun

Hingga berita ini diterbitkan, pihak RS Anna Medika belum memberikan tanggapan resmi meskipun surat permintaan klarifikasi telah diterima dan upaya konfirmasi lanjutan juga telah dilakukan melalui aplikasi WhatsApp.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak RS Anna Medika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Apabila terdapat penjelasan, bantahan, maupun data pendukung dari pihak rumah sakit, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.**/Red

FAQ: Seputar Dugaan Pelanggaran di RS Anna Medika

P: Dugaan pelanggaran apa saja yang diungkap oleh mantan pekerja di RS Anna Medika?
J: Eks pekerja mengungkap beberapa isu utama, mulai dari dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan dan tindakan intimidasi, hingga persoalan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), lingkungan hidup, dan dugaan pelanggaran tata ruang/garis sempadan sungai.

P: Bagaimana tanggapan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait isu pengelolaan lingkungan dan tata ruang ini?
J: LBH menilai bahwa instansi berwenang dan dinas terkait perlu segera melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan pemenuhan regulasi lingkungan hidup, keabsahan operasional IPAL, serta kepatuhan bangunan terhadap aturan batas garis sempadan sungai.

P: Langkah apa yang diharapkan dari pihak manajemen rumah sakit dan dinas terkait?
J: Pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi secara transparan serta melakukan verifikasi lapangan guna menjamin hak-hak pekerja dan perlindungan fungsi lingkungan hidup di sekitar area rumah sakit.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Rakorniskum TNI 2026 Fokus Tingkatkan Profesionalisme Perwira dan Kualitas Produk Hukum

    Rakorniskum TNI 2026 Fokus Tingkatkan Profesionalisme Perwira dan Kualitas Produk Hukum

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 14 April 2026 – TNI menggelar Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakorniskum) 2026 untuk memperkuat kapasitas perwira hukum dan meningkatkan kualitas produk hukum internal. Kegiatan berlangsung di Mako Akademi TNI pada Selasa, 14 April 2026, dengan melibatkan jajaran perwira hukum dari seluruh matra. Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) dan HAM TNI membuka langsung forum tersebut […]

  • Kapolri Dampingi Presiden Prabowo Dalam Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba

    Kapolri Dampingi Presiden Prabowo Dalam Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkotika seberat 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menegakkan misi besar Asta Cita untuk melindungi bangsa dari ancaman narkoba yang merusak generasi penerus. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya […]

  • Patroli Siskamling Cakung Perkuat Sinergi TNI, Polri dan Warga

    Patroli Siskamling Cakung Perkuat Sinergi TNI, Polri dan Warga

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta Timur, 24 April 2026 – Aparat TNI-Polri bersama warga meningkatkan patroli siskamling di RW 07 RT 12, Ujung Menteng, Cakung, guna menjaga keamanan lingkungan. Babinsa Koramil 06/Cakung memimpin patroli bersama Bhabinkamtibmas, Satpol PP, FKDM, FKPM, serta warga dalam satu gerak terpadu menjaga stabilitas wilayah. Kegiatan berlangsung pada Jumat malam dengan melibatkan unsur tiga pilar […]

  • Kapolres Melawi Ajak Media Jaga Kamtibmas Lewat Pemberitaan Berimbang

    Kapolres Melawi Ajak Media Jaga Kamtibmas Lewat Pemberitaan Berimbang

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Melawi – Di tengah dinamika keamanan yang terus berkembang, Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla. mengambil langkah terbuka dengan menggelar konferensi pers di Mapolres Melawi, Selasa (27/5/2025). Dihadapan awak media dan pegiat sosial, ia memaparkan pencapaian, tantangan, serta harapannya terhadap peran media dalam menjaga kondusivitas wilayah. Didampingi Waka Polres Kompol Aang Permana, […]

  • Danlanud Sultan Hasanuddin Sambut Wamenhan RI

    Danlanud Sultan Hasanuddin Sambut Wamenhan RI

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Makasar – Lanud Sultan Hasanuddin menyambut kedatangan Wakil Menteri Pertahanan RI di Makassar, Minggu (22/2/2026). Komandan Lanud, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, langsung menyambut sekaligus menghantarkan tamu kehormatan di Apron Baseops. Donny Ermawan T datang untuk menghadiri agenda strategis di Sulawesi Selatan. Ia mengisi kegiatan Ramadhan Leadership Camp 2025 sebagai narasumber utama bagi ASN Pemprov […]

  • Danlanal Dabo Singkep Hadiri Syukuran Validasi Organisasi Kodaeral IV Batam

    Danlanal Dabo Singkep Hadiri Syukuran Validasi Organisasi Kodaeral IV Batam

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Batam,- Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Dabo Singkep Letkol Laut (P) Hendro Wicaksono, M.Tr.Opsla., menghadiri acara syukuran Validasi Organisasi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam yang digelar di Mako Kodaeral IV Batam, Selasa (19/8/2025). Acara syukuran tersebut diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya proses validasi organisasi Kodaeral IV, sekaligus mempererat kebersamaan antara […]

expand_less