DPR Tekankan Pendidikan dan Komunikasi Publik sebagai Kunci SDM Unggul

Jakarta, 13 April 2026 – DPR RI menegaskan penguatan pendidikan dan komunikasi publik sebagai strategi utama membangun SDM unggul dalam webinar nasional yang digelar pemerintah.

Kegiatan berlangsung melalui kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR RI dengan fokus pada pengelolaan komunikasi publik sektor pendidikan.

Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pendidikan sebagai hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi dan wajib dipenuhi pemerintah.

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya sesuai amanat konstitusi,” ujar Syahrul dalam pemaparannya.

Ia menjelaskan pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen anggaran melalui APBN sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa, serta pembangunan infrastruktur pendidikan secara merata.

Selain itu, ia menilai arah kebijakan pendidikan nasional telah sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah pemerintah.

Kebijakan tersebut mengacu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, serta penguatan daya saing global.

Komunikasi Publik dan Infrastruktur Jadi Penopang

Syahrul menekankan pentingnya integrasi kebijakan pendidikan dengan strategi komunikasi publik yang efektif dan transparan kepada masyarakat.

Ia menilai komunikasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap berbagai program pendidikan pemerintah.

Sementara itu, akademisi Gun Gun Siwadi menyoroti pentingnya infrastruktur digital dalam mendukung komunikasi pendidikan.

“Pengelolaan komunikasi pendidikan harus didukung akses internet yang merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah mempercepat pembangunan jaringan digital agar seluruh masyarakat memperoleh akses informasi pendidikan secara setara.

Pandangan lain disampaikan Muhammad Amirul Hasbi yang menilai komunikasi publik sebagai instrumen strategis keberhasilan program pendidikan.

“Komunikasi publik berperan penting dalam menyampaikan informasi sekaligus mencegah misinformasi di tengah masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sasaran komunikasi tidak hanya siswa, tetapi juga orang tua sebagai mitra utama dalam proses pendidikan.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat berbagai program prioritas seperti bantuan pendidikan dan pengembangan kualitas tenaga pendidik.

Program tersebut mencakup bantuan langsung kepada siswa, penguatan pendidikan vokasi, hingga digitalisasi sistem pembelajaran nasional.

Dengan demikian, seluruh kebijakan diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

Pada akhirnya, para narasumber sepakat bahwa pendidikan harus menghasilkan manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global.

“Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia dan memberi ruang bagi setiap individu berkembang optimal,” tutup Syahrul.