Senin, 19 Okt 2026
Beranda » BERITA » Pengamanan Pembongkaran Bangunan di Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi

Pengamanan Pembongkaran Bangunan di Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi

  • account_circle Redaktur
  • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI KOTA – Kegiatan pengamanan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Bekasi, yang berlokasi di Jl. MasPengamanan Pembongkaran Bangunan di Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasijid Nurul Ihsan RT 002/011, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada hari Kamis [17/10/24] Pukul.08.00 WIB.

Kegiatan pembongkaran bangunan kios tersebut dipimpin oleh Camat Pondok Gede, Bapak Zaenal Abidin, ST, dan sebagai penanggung jawab kegiatan adalah Bapak Turmuji selaku Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pagi di halaman Kecamatan Pondok Gede, dipimpin oleh Camat Pondok Gede.

Dalam apel tersebut hadir 93 personil yang terdiri dari 7 personil TNI (2 personil POM TNI, 4 personil TNI/Koramil 02 Pondok Gede, dan 1 personil Intel Kodim Bekasi), 20 personil Polri, 20 personil Satpol PP gabungan, 5 personil Dinas Perhubungan, 29 personil gabungan Dinas Kota Bekasi, dan 15 personil ASN Kecamatan Pondok Gede.

Dalam sambutannya, Camat Pondok Gede menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembongkaran bangunan di Jl. Masjid Al Ihsan, Jatiwaringin, RW 11, yang akan dibangun menjadi Pos Damkar Sektor Pondok Gede.

Camat Pondok Gede menjelaskan bahwa upaya persuasif telah dilakukan selama 2 tahun, dan surat peringatan terakhir telah diberikan, sehingga pada hari ini akan dilaksanakan pembongkaran bangunan.

Pada pukul 08.30 WIB, kegiatan pembongkaran terhadap kios-kios yang berada di Jl. Masjid Al Ihsan dilaksanakan dengan menggunakan 1 unit Excavator. Adapun dasar hukum untuk melakukan pembongkaran adalah Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Perda Kota Bekasi No.13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, serta beberapa peraturan daerah dan keputusan Wali Kota Bekasi terkait.

Pilihan Editor :  Pj Wali Kota Bekasi Tekankan Arahan Presiden Untuk Wanti-Wanti Kebocoran Korupsi

Kegiatan pembongkaran berjalan lancar tanpa adanya hambatan, baik dari pemilik kios maupun organisasi masyarakat setempat. Situasi selama kegiatan berlangsung pun aman dan kondusif. Pada pukul 10.00 WIB, kegiatan pembongkaran telah selesai.

[Humas Restro Bekasi Kota]

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Redaktur Gensa Media Indonesia bertanggung jawab mengelola, menyunting, dan memastikan setiap berita memenuhi standar jurnalistik, akurasi, keberimbangan, independensi, serta Kode Etik Jurnalistik sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Menarik Dibaca

  • Bento, Warga Jatibening Baru Laksanakan Kurban Mandiri

    Bento, Warga Jatibening Baru Laksanakan Kurban Mandiri

    • calendar_month Senin, 17 Jun 2024
    • account_circle Redaktur
    • 0Komentar

    Ini adalah cara kami untuk tetap menjaga tradisi dan memastikan bahwa semua orang bisa merasakan kebahagiaan Idul Adha

  • Prajurit TNI AD Kebut Pembangunan Rumah Layak Huni Warga Mentawai

    Prajurit TNI AD Kebut Pembangunan Rumah Layak Huni Warga Mentawai

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Faisal Ryanggie Fermana
    • 0Komentar

    Pemerintah desa dan masyarakat setempat berharap program serupa dapat terus berlanjut, terutama bagi warga yang masih membutuhkan

  • PHK Sepihak dan Pelanggaran Hak Pekerja Marak di Bekasi

    PHK Sepihak dan Pelanggaran Hak Pekerja Marak di Bekasi

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Kontributor
    • 0Komentar

    Penegakan hukum ketenagakerjaan yang tegas menjadi kunci agar hubungan industrial berjalan sehat, seimbang, dan berkeadilan.

  • Bakamla RI Sambut Hangat Pimpinan Coast Guard Singapura dan Malaysia di Jakarta

    Bakamla RI Sambut Hangat Pimpinan Coast Guard Singapura dan Malaysia di Jakarta

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Komitmen menjaga stabilitas keamanan laut di kawasan Asia Tenggara kembali diperkuat. Senin (14/7/2025), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyambut kedatangan dua pucuk pimpinan coast guard dari negara tetangga, yakni Singapore Police Coast Guard (SPCG) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kunjungan kehormatan ini menjadi pembuka dari rangkaian […]

  • Komandan Batalyon A Pelopor Pimpin Ujian Kenaikan Tingkat Wajraceyna Taekwondo

    Komandan Batalyon A Pelopor Pimpin Ujian Kenaikan Tingkat Wajraceyna Taekwondo

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Komandan Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Kompol Anton Asrar, S.H., S.I.K., memimpin langsung pelaksanaan ujian kenaikan tingkat Wajraceyna Taekwondo Club yang berlangsung di Aula Mako Batalyon B Pelopor, Sabtu (31/1/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan rutin yang dilaksanakan oleh Wajraceyna Taekwondo Club, yang bernaung di bawah satuan Brimob Polda […]

  • Wali Kota Bekasi Usulkan Penutupan Ponpes Dar Et Tauhid, Kemenag Masih Investigasi

    Wali Kota Bekasi Usulkan Penutupan Ponpes Dar Et Tauhid, Kemenag Masih Investigasi

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Firman Ugm
    • 0Komentar

    KOTA BEKASI – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi belum memutuskan usulan penutupan Pondok Pesantren (Ponpes) Dar Et Tauhid di Bekasi Selatan menyusul dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Kemenag masih menunggu hasil investigasi internal serta perkembangan proses hukum yang ditangani kepolisian sebelum menentukan langkah administratif terhadap pesantren tersebut. Kepala Kantor Kemenag […]

expand_less