Kota Bekasi – Video Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Patriot yang tertangkap kamera tertidur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Bekasi kembali memicu kritik publik.

Peristiwa itu terjadi dalam RDP Panitia Khusus (Pansus) 8 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal bagi perusahaan daerah.

Aksi tertidur yang dianggap tidak etis itu dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk pelecehan terhadap marwah lembaga legislatif.

Mengingat forum RDP merupakan ruang resmi yang menuntut keseriusan, respons banyak pihak pun menyoroti etika dan profesionalitas seorang pimpinan BUMD.

Namun, di tengah sorotan tersebut, sikap Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi justru memunculkan tanda tanya.

Saat dimintai tanggapan, Sardi memilih menghindar dan bersikap tidak responsif, berbeda dari karakter publiknya yang dikenal vokal dan kritis.

“Walaikumsalam, coba tanya Pansus,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/11/2025).

Pesan itu menjadi satu-satunya respons saat diminta klarifikasi terkait dugaan pelecehan lembaga yang dipimpinnya.

Upaya konfirmasi lanjutan dilakukan secara langsung di depan ruang kerjanya.

Namun, Sardi tetap mempertahankan sikap cuek.

Ia kembali melempar tanggung jawab klarifikasi ke pihak lain.

“Ke BK lah, masa sakit semua,” ujarnya singkat setelah diberi tahu bahwa Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi, Agus Rohadi, sedang tidak dalam kondisi sehat.

Sikap Sardi Efendi menimbulkan pertanyaan baru: mengapa Ketua DPRD tidak menunjukkan ketegasan dalam merespons insiden yang menyangkut kehormatan lembaga?

Padahal publik menilai DPRD seharusnya mengambil langkah jelas sebagai bentuk penjagaan wibawa institusi.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi, Agus Rohadi, membenarkan bahwa ia sedang dalam kondisi kurang sehat saat dikonfirmasi.

“Ya bang, lagi kurang sehat. Sore kalau agak sehat kita komunikasi yah,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Peristiwa Dirut PDAM yang tertidur di tengah forum resmi DPRD bukan hanya soal etika personal, tetapi juga menyangkut profesionalitas pejabat publik dalam menjalankan amanah.

RDP Pansus 8 sendiri merupakan agenda strategis dalam pembahasan kebijakan penyertaan modal, yang seharusnya diikuti dengan keseriusan penuh oleh seluruh pihak terkait.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pansus 8 maupun PDAM Tirta Patriot terkait alasan di balik tindakan Dirut yang viral.

Publik menunggu langkah konkret DPRD, BK, dan pihak eksekutif untuk memberikan penjelasan dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Kasus ini sekaligus menjadi sorotan mengenai standar etika pejabat publik di Kota Bekasi, terlebih ketika peristiwa tersebut terjadi di ruang sidang legislatif, ruang tempat pengawasan, pembahasan, dan pengambilan keputusan penting bagi masyarakat.

Respons DPRD akan menentukan apakah kasus ini dipandang sebagai kelalaian biasa atau pelanggaran etika yang menuntut tindakan tegas.

Hingga berita ini dirilis, publik terus mempertanyakan: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menjaga kehormatan lembaga?