TNI AL, Dispen Kormar, Sorong — Dalam upaya menyatukan arah pembangunan dan pertahanan di wilayah timur Indonesia, Komandan Pasmar 3 Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M. menghadiri Konsultasi Publik 2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2045, yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Rose Quartz Crystal Ballroom, Rylich Panorama Hotel, Sorong, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., melalui pemukulan tifa, menandai dimulainya rangkaian konsultasi publik yang dihadiri para Bupati se-Papua Barat Daya, Forkopimda, akademisi, tokoh adat, serta stakeholder lintas sektor.

Dalam forum tersebut, Komandan Pasmar 3 menekankan bahwa pembangunan wilayah tidak dapat dipisahkan dari aspek pertahanan dan keamanan negara. Keberadaan Korps Marinir TNI AL di Papua Barat Daya, menurutnya, bukan hanya berfungsi menjaga kedaulatan maritim, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung arah pembangunan yang berwawasan kebangsaan.

“Tata ruang wilayah hingga dua dekade ke depan harus memperhatikan aspek pertahanan, keamanan, dan kesiapan infrastruktur strategis. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI menjadi kunci untuk menciptakan ruang hidup yang aman, maju, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M.

RTRW Papua Barat Daya 2025–2045 menjadi dokumen perencanaan jangka panjang yang akan memandu pembangunan lintas sektor, mulai dari pengelolaan kawasan pesisir, pemukiman, hingga pelestarian lingkungan. Dalam forum ini, seluruh pemangku kepentingan diberikan ruang untuk berdiskusi, memberi masukan, dan memperkuat komitmen bersama menuju Papua Barat Daya yang berdaya saing dan berketahanan.

Kehadiran Pasmar 3 dalam kegiatan ini menjadi penegasan bahwa TNI Angkatan Laut senantiasa hadir dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Pembangunan wilayah, kata Dankormar, tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang meneguhkan pertahanan dan memperkuat sendi-sendi kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, forum konsultasi publik ini mencerminkan sinergi nyata antara pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan.

(Dispen Kormar / Pasmar 3)