Dumai — Sabtu sore yang mendung itu terasa berbeda di Pelabuhan Internasional Dumai. Bukan karena lalu-lalang kapal atau dentuman mesin pelabuhan, tapi karena 196 wajah lelah namun lega melangkah turun dari kapal.

Mereka adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Johor Bahru, Malaysia. Di tanah air, mereka disambut langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

Tak sendiri, Menteri Karding datang bersama Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Abdul Haris, Gubernur Riau H. Abdul Wahid, dan jajaran Forkopimda.

Mereka tak hanya hadir sebagai pejabat, tapi sebagai simbol bahwa negara tidak menutup mata pada warganya yang berjuang di luar negeri.

“Kami datang ke sini bukan sekadar untuk meninjau fasilitas,” ujar Menteri P2MI. “Kami ingin memastikan mereka yang pulang—entah karena gagal, tertipu, atau nasib yang kurang baik—tetap diperlakukan dengan layak. Ini rumah mereka. Ini tanah air mereka.”

Kedatangan para PMI ini menyoroti sisi lain dari realitas migrasi kerja: bahwa tidak semua cerita di negeri seberang berakhir bahagia. Ada yang pulang tanpa gaji, ada yang ditangkap karena tidak punya dokumen, dan banyak yang tertipu agen atau calo ilegal.

Menteri P2MI tak menutup-nutupi kenyataan itu. “Kami tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang. Jangan berangkat melalui calo. Jangan tergiur janji manis. Jalur resmi itu bukan sekadar aturan, tapi perlindungan.”

Pelabuhan Dumai kini menjadi titik penting dalam proses pemulangan PMI, terutama dari Semenanjung Malaysia. Fasilitas pelayanan dipantau langsung oleh TNI AL, pemerintah daerah, hingga kementerian. Dalam kunjungan ini, tak hanya sambutan yang diberikan, tetapi juga evaluasi atas apa yang bisa ditingkatkan—mulai dari pendataan, pemeriksaan kesehatan, hingga proses reintegrasi.

Kolonel Abdul Haris, Danlanal Dumai, mengatakan pihaknya siap bersinergi.

“Kami pastikan keamanan dan kelancaran proses pemulangan ini. TNI AL hadir bukan hanya dalam konteks pertahanan, tapi juga kemanusiaan.”

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyebut pentingnya edukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik perekrutan ilegal.

“Kami akan tingkatkan sosialisasi dan pemberdayaan di daerah-daerah pengirim,” ujarnya.

Hari itu ditutup dengan suasana yang penuh haru. Di antara pelukan, tawa kecil, dan mata yang sembab, para PMI pulang membawa kisah—entah itu luka atau pelajaran. Tapi setidaknya, negara hadir. Dan itu bukan hal kecil.