Tanjung Balai, 15 Mei 2025 – Upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural kembali digagalkan oleh sinergitas solid antara TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Imigrasi Kelas II B Tanjung Balai Asahan. Sebanyak 20 orang PMI Non Prosedural berhasil diamankan dalam patroli gabungan di Perairan Asahan pada Rabu (14/5).

Aksi heroik ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut (P) Agung Dwi H.D., bersama Pasops, Dandenpomal, dan Dankal Pandang. Setelah diamankan, para PMI tersebut langsung diserahkan kepada Kepala Imigrasi Tanjung Balai Asahan, Barandaru Widyarto, untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan.

Penyelundupan Gagal Total
Para PMI Non Prosedural itu diketahui diangkut menggunakan kapal KM. Sari Ulan GT 15. Berkat patroli sigap dari Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Tanjung Balai Asahan, aksi penyelundupan ini berhasil digagalkan sebelum mereka mencapai tujuan.

Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan menyampaikan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yang mengutamakan peran aktif TNI AL dalam menjaga keamanan perairan dan menegakkan hukum di laut.

Peran Sinergitas Antarinstansi
Menurut Letkol Laut (P) Agung Dwi H.D., keberhasilan ini tidak lepas dari sinergitas antara TNI AL dan pihak Imigrasi. “Sinergitas antarinstansi adalah kunci utama dalam memberantas kejahatan lintas negara, terutama penyelundupan dan perdagangan orang,” ujarnya.

Saat ini, nakhoda kapal masih menjalani pemeriksaan intensif guna membongkar jaringan penyelundupan yang lebih luas. Sementara itu, para PMI telah didata dan barang bawaan mereka diperiksa untuk memastikan tidak ada pelanggaran lainnya.

Wujud Nyata TNI AL dalam Menjaga Perairan Indonesia
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa TNI AL tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Masyarakat pun diharapkan ikut mendukung upaya ini dengan melaporkan segala bentuk kegiatan mencurigakan di wilayah perairan kepada pihak berwenang.