Target 800 Ribu KK, Pendaftaran Perlinsos Digital Bekasi Baru 12.344 KK

KOTA BEKASI – Pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Bekasi baru mencatat 12.344 kartu keluarga (KK) hingga 14 Oktober 2026, jauh dari sasaran sekitar 800 ribu KK.

Pemerintah Kota Bekasi kini mengandalkan 4.624 agen untuk memperluas pendataan dan membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, mengatakan Kota Bekasi menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan Perlinsos Digital tahap kedua bersama 153 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Menurut Robert, pemerintah daerah telah memulai sosialisasi dan mengaktifkan agen untuk mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran.

“Jadi, kita sudah mulai sosialisasi, sudah mulai aktivasi agen-agen Perlinsos, kemudian sekarang prosesnya juga sudah berjalan. Mudah-mudahan masyarakat segera mendaftar sehingga target pemerintah bisa terwujud,” kata Robert, Kamis (15/10/2026).

Capaian 12.344 KK tersebut menunjukkan bahwa pendataan masih perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak keluarga sasaran. Karena itu, Pemkot Bekasi mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat untuk membantu proses pendaftaran.

Agen Perlinsos Digital berasal dari aparatur pemerintah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pengurus RT/RW, Karang Taruna, hingga unsur TNI dan Polri.

Robert menjelaskan, masyarakat yang memiliki telepon seluler dan memahami teknologi dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi yang disediakan.

Sementara itu, warga yang tidak memiliki perangkat atau belum memahami cara menggunakan layanan digital dapat meminta bantuan agen.

“Bagi warga yang paham teknologi dan memiliki HP, bisa mendaftar secara mandiri. Tetapi bagi masyarakat yang tidak paham, tidak mengerti, atau tidak punya HP, bisa dibantu oleh agen-agen. Makanya slogannya Peduli Tetangga,” ujarnya.

Berita lainnya: Lurah Jatirasa Ingatkan Warga Tak Kuasai Sepihak Lahan Bantaran Sungai

Pendaftaran Bukan Jaminan Mendapatkan Bantuan

Robert menegaskan, keikutsertaan dalam pendataan Perlinsos Digital tidak otomatis membuat seseorang atau keluarga menjadi penerima bantuan sosial.

Pemerintah perlu mendata keluarga sasaran terlebih dahulu sebelum melakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan kelayakan penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan warga yang memenuhi persyaratan tidak terlewat dalam pendataan. Sebaliknya, keluarga yang tidak memenuhi kriteria diharapkan tidak menerima bantuan yang bukan menjadi haknya.

“Dengan Perlinsos Digital ini, kita ingin memastikan warga yang memang memenuhi kriteria tidak terlewat, sementara yang tidak memenuhi persyaratan tidak menerima bantuan yang bukan menjadi haknya,” kata Robert.

Perlinsos Digital disiapkan untuk mendukung pendataan dan penyaluran berbagai program perlindungan sosial, termasuk PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sistem tersebut juga memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition dan integrasi data dengan sejumlah instansi, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), BPJS, Samsat, Kementerian Sosial, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Integrasi data dan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat proses pendataan serta mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Terkait kemungkinan bantuan telepon seluler gratis maupun fasilitasi rekening bagi masyarakat, Robert menyatakan bahwa fokus pemerintah saat ini masih pada penyelesaian pendataan warga. Kedua hal tersebut belum menjadi prioritas pembahasan pada tahap ini.

Dengan sasaran sekitar 800 ribu KK dan capaian pendaftaran 12.344 KK per 14 Oktober 2026, perluasan sosialisasi dan pendampingan menjadi pekerjaan penting bagi Pemkot Bekasi.

Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memahami bahwa pendaftaran merupakan tahap awal, sedangkan penetapan penerima bantuan tetap bergantung pada hasil verifikasi dan validasi sesuai ketentuan.