PSN Tegas Kawal Kasus PJU Cianjur
Jakarta Timur – Prabu Satu Nasional menegaskan sikap tegas mengawal kasus dugaan penyimpangan proyek PJU Cianjur yang menjerat DP, Selasa (24/2/2026). Ketua Umum PSN Teungku Muhammad Raju langsung membeberkan kronologi...
Jakarta Timur – Prabu Satu Nasional menegaskan sikap tegas mengawal kasus dugaan penyimpangan proyek PJU Cianjur yang menjerat DP, Selasa (24/2/2026).
Ketua Umum PSN Teungku Muhammad Raju langsung membeberkan kronologi dan membantah konstruksi hukum yang berkembang dalam persidangan.
Raju menekankan proyek berjalan melalui e-katalog LKPP berbasis purchase order, sehingga masuk kategori pengadaan barang.
Ia menolak perubahan klasifikasi menjadi pekerjaan konstruksi dan menyebut langkah itu sebagai pemaksaan konstruksi hukum.
“Ini pengadaan barang, bukan proyek konstruksi, jangan paksa tafsir demi audit,” tegas Raju.
Selanjutnya, kuasa hukum Tonizal S.H. menggugat tudingan kerugian negara yang hingga kini belum terbukti riil dan final.
Ia menegaskan aparat wajib membuktikan kerugian secara sah, bukan membangun asumsi.
“Hukum pidana adalah ultimum remedium, bukan alat koreksi administrasi,” ujar Tonizal.
Kemudian, ia meluruskan isu dana Rp1 miliar yang beredar luas di publik.
Tonizal menjelaskan dana itu berasal dari titipan pihak ketiga untuk penangguhan penahanan, lengkap dengan surat pernyataan dan persetujuan penyitaan pengadilan.
Ia memastikan DP belum menguasai uang tersebut saat penahanan berlaku dan menolak framing opini yang menyesatkan.
PSN lalu mengingatkan bahaya preseden nasional jika aparat mempidanakan kesalahan administrasi e-katalog tanpa kerugian negara final.
Menurut mereka, pejabat pengadaan akan bekerja dalam ketakutan dan sistem pengadaan nasional bisa terguncang.
PSN juga menekankan mekanisme administratif, termasuk tenggat 60 hari pascarekomendasi pengawas atau BPK, harus berjalan lebih dulu.
Organisasi itu mendukung pemberantasan korupsi tanpa kompromi, namun menolak kriminalisasi administrasi.
PSN berencana menyampaikan persoalan ini kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, serta menyiapkan langkah konstitusional jika proses hukum menyimpang.
