Warga Jatikramat Soroti Infrastruktur dan Pendidikan, Misbahudin Siap Kawal Usulan

BEKASI – Persoalan infrastruktur lingkungan dan fasilitas pendidikan menjadi aspirasi utama warga RW 08, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2026 yang digelar anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra, Misbahudin, Senin (12/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kebutuhan pembangunan, termasuk penataan saluran air dan peningkatan fasilitas pendukung pendidikan.

Aspirasi itu diharapkan tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi ditindaklanjuti melalui perencanaan dan program pembangunan yang jelas.

Misbahudin mengatakan, reses menjadi kesempatan bagi dirinya untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat langsung kebutuhan pembangunan di wilayah Jatikramat.

Bagi Misbahudin, Jatikramat juga memiliki kedekatan personal karena merupakan kampung halaman tempat ia bertemu orang tua dan sanak keluarga.

“Reses kali ini tidak hanya mendengar aspirasi konstituen, tetapi lebih dari itu saya dapat bertemu orang tua dan keluarga, serta kembali melihat langsung kebutuhan infrastruktur dan pendidikan di wilayah ini,” ujar Misbahudin, Senin (12/10/2026).

Ia menilai persoalan yang disampaikan warga perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas lingkungan tempat tinggal.

“Keluhan yang disuarakan oleh para warga merupakan persoalan mendesak, yang harus diperjuangkan,” katanya.

Menurut Misbahudin, pembangunan di lingkungan masyarakat perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata warga. Infrastruktur yang memadai dan fasilitas pendidikan yang mendukung dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan akan mengawal usulan masyarakat melalui mekanisme pembahasan anggaran serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Semua kebutuhan yang disampaikan masyarakat akan saya kawal penuh. Ini merupakan tanggung jawab moral dan politik saya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar terealisasi,” tegasnya.

Berita lainnya: Banjir Bekasi Mengintai, Bambang Purwanto Usulkan Perahu Evakuasi di Setiap RW

Realisasi Aspirasi Menunggu Proses Perencanaan

Meski demikian, komitmen mengawal aspirasi perlu diikuti proses perencanaan dan tindak lanjut agar usulan warga berpeluang masuk ke dalam program pembangunan daerah.

Setiap usulan perlu dikaji berdasarkan tingkat urgensi, kesiapan teknis, kewenangan instansi terkait, serta kemampuan anggaran Pemerintah Kota Bekasi.

Penataan saluran air, misalnya, memerlukan pendataan kondisi drainase dan identifikasi titik yang membutuhkan penanganan. Sementara itu, peningkatan fasilitas pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kewenangan perangkat daerah yang menangani sektor tersebut.

Pemerintah Kota Bekasi melalui dinas teknis terkait diharapkan menindaklanjuti aspirasi warga RW 08 Jatikramat dengan melakukan pendataan, menetapkan skala prioritas, dan memberikan informasi mengenai tahapan penanganannya.

Namun, hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan terperinci mengenai daftar usulan yang telah masuk ke dalam dokumen perencanaan, besaran anggaran yang dibutuhkan, maupun jadwal pelaksanaan pembangunan untuk setiap aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut.

Karena itu, realisasi usulan masih memerlukan proses lebih lanjut melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

Kegiatan reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi anggota legislatif untuk menyerap kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. Aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan pembahasan dan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagi warga RW 08 Jatikramat, tindak lanjut atas persoalan infrastruktur dan fasilitas pendidikan menjadi hal yang dinantikan setelah penyampaian aspirasi.

Keberhasilan reses pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah keluhan yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kejelasan tindak lanjut, transparansi proses, dan realisasi program sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah.