Jumat, 20 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Politik » Tarif Pasar Baru Bekasi Dipertanyakan, Wali Kota Bungkam, Alit Pilih Walk Out

Tarif Pasar Baru Bekasi Dipertanyakan, Wali Kota Bungkam, Alit Pilih Walk Out

  • account_circle Firman Ugm
  • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, mendesak Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola Pasar Baru Bekasi membuka secara transparan seluruh tarif sewa kios, los, lapak, dan retribusi yang dibebankan kepada pedagang.

Desakan itu disampaikan Alit melalui interupsi dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Selasa (27/10/2026).

Ia menilai keterbukaan tarif diperlukan agar pedagang mengetahui secara pasti besaran kewajiban pembayaran, dasar hukum pungutan, serta pihak yang berwenang menerima uang tersebut.

Persoalan transparansi tarif menjadi sorotan karena ketidakjelasan informasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang dalam menjalankan usaha.

Pemerintah daerah dan pengelola pasar dinilai perlu memastikan setiap pungutan memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Keterbukaan tarif bukan sekadar persoalan administrasi. Hal tersebut menyangkut hak pedagang untuk mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi, dasar hukum pemungutan, serta pihak yang berwenang menerima pembayaran,” ujar Alit.

Menurut dia, informasi tarif perlu diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh seluruh pedagang. Transparansi tersebut mencakup retribusi harian hingga biaya sewa kios, los, dan lapak, disertai ketentuan resmi yang menjadi dasar pemungutan.

Alit juga meminta setiap transaksi pembayaran disertai bukti yang sah agar seluruh penerimaan tercatat dan dapat diperiksa. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan pasar sekaligus memberikan kepastian kepada pedagang.

“Langkah pertama yang mendesak dilakukan adalah mengumumkan seluruh tarif secara terbuka, mulai dari retribusi harian hingga biaya sewa los, kios, dan lapak. Informasi tersebut harus dilengkapi dasar hukum, mekanisme pembayaran, serta ketentuan resmi yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap petugas dan mekanisme pemungutan perlu diperkuat. Jika terdapat laporan mengenai dugaan pungutan liar, pemerintah harus menindaklanjutinya secara objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca juga :  Musda Golkar Nias Selatan di Depan Mata, Petahana Bukan Jaminan Kembali Berkuasa

Alit menilai evaluasi pengelolaan Pasar Baru Bekasi tidak cukup hanya berfokus pada penerimaan retribusi. Pemeriksaan juga perlu mencakup kesesuaian tarif dengan ketentuan yang berlaku, prosedur pembayaran, serta mekanisme pengaduan bagi pedagang yang menemukan ketidaksesuaian.

“Pengawasan terhadap petugas dan sistem pengelolaan pasar juga perlu diperkuat. Apabila terdapat laporan mengenai dugaan pungutan liar, pemerintah harus menindaklanjutinya secara objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

Selain keterbukaan tarif, Alit meminta pemerintah daerah dan pengelola pasar menyediakan saluran pengaduan yang aman. Menurutnya, pedagang harus dapat menyampaikan keberatan atau melaporkan dugaan penyimpangan tanpa intimidasi maupun ancaman terhadap keberlangsungan usaha mereka.

“Penataan pasar semestinya memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pedagang, bukan justru menambah ketidakjelasan mengenai kewajiban pembayaran,” ujarnya.

Berita lainnya: DPRD Pastikan Anggaran Porprov, Bonus Atlet Tunggu Suara Wali Kota Bekasi

Interupsi Tak Direspons, Alit Tinggalkan Sidang Paripurna

Persoalan transparansi tarif tersebut juga berkaitan dengan perhatian Alit terhadap nasib pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Baru Bekasi. Dalam sidang paripurna yang sama, ia menyoroti sikap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang dinilai tidak memberikan respons terhadap interupsinya mengenai persoalan pedagang.

Alit memandang persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat kecil yang membutuhkan kepastian aturan dan biaya untuk mempertahankan kegiatan usahanya.

“Pedagang berhak mengetahui berapa biaya yang harus dibayar, kepada siapa pembayaran diserahkan, dan berdasarkan aturan apa pungutan tersebut diberlakukan,” katanya.

Interupsi Alit tidak mendapat tanggapan dari Tri Adhianto.

Setelah tidak memperoleh respons, Alit memilih walk out atau meninggalkan sidang paripurna ketika persidangan masih berlangsung.

Belum terdapat penjelasan dari pihak Wali Kota Bekasi dalam informasi yang tersedia mengenai alasan tidak adanya tanggapan atas interupsi tersebut. Karena itu, alasan di balik sikap tersebut belum dapat dipastikan.

Baca juga :  Usulan Rp70 Miliar, Realisasi Rp20 Miliar, Faisal Minta Musrenbang Bekasi Dibenahi

Transparansi tarif Pasar Baru Bekasi kini menjadi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah dan pengelola pasar.

Pengumuman tarif resmi, kejelasan dasar hukum, bukti pembayaran, serta mekanisme pengawasan dapat menjadi langkah awal untuk menjawab pertanyaan pedagang.

Kepastian tersebut juga diperlukan agar pengelolaan pasar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha.

Namun, tindak lanjut pemerintah serta penjelasan resmi mengenai tarif yang berlaku masih diperlukan untuk memastikan persoalan ini memperoleh penyelesaian yang jelas dan terukur.

(firman ugm)

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Interesting

  • TNI-Polri Matangkan Operasi Ketupat 2026

    TNI-Polri Matangkan Operasi Ketupat 2026

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Bintan – Polres Bintan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna mematangkan kesiapan Operasi Ketupat 2026, Senin, 02/03/2026. Komandan Lanal Bintan mengutus PgS Pasops Kapten Laut (P) Imin Yusnadi untuk menghadiri forum strategis tersebut. Ia bergabung bersama unsur TNI-Polri dan instansi terkait demi menyatukan langkah pengamanan Idul Fitri 1447 H. Peserta rapat langsung membedah skema pengamanan […]

  • Pasukan Airborne SGS 2026 Uji Manuver Gabungan di Medan Hutan

    Pasukan Airborne SGS 2026 Uji Manuver Gabungan di Medan Hutan

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Baturaja, Sumatera Selatan – Pasukan Airborne SGS 2026 melanjutkan operasi setelah infiltrasi dengan merebut sasaran dalam materi Jungle FTX di Baturaja, Jumat (4/9/2026). Satgas Lintas Udara (Linud) gabungan TNI dan pasukan mitra bergerak menuju sasaran melalui medan hutan dalam skenario operasi gabungan. Pasukan tersebut terdiri atas unsur TNI, US Army, Japan Self-Defense Forces (JSDF), Indian […]

  • Titik Publik Perkuat Identitas sebagai Media Siber dengan Mengedepankan Fakta dan Independensi

    Titik Publik Perkuat Identitas sebagai Media Siber dengan Mengedepankan Fakta dan Independensi

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    BEKASI – Di tengah derasnya arus informasi digital dan tantangan menjaga kredibilitas pemberitaan, TitikPublik.com hadir sebagai media siber Indonesia yang mengusung slogan “Fakta Independen Terpercaya”. Media ini merupakan salah satu jaringan media yang dikelola PT Gensa Media Indonesia, dengan komitmen mengembangkan pemberitaan yang mengedepankan fakta, independensi, akurasi, dan kepentingan publik. TitikPublik.com menjadi bagian dari pengembangan […]

  • PB PSTI Percepat Regenerasi Wasit, Gandeng ASTAF dan ISTAF Perkuat Standar Internasional

    PB PSTI Percepat Regenerasi Wasit, Gandeng ASTAF dan ISTAF Perkuat Standar Internasional

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 16 Juli 2026 – Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) mempercepat regenerasi wasit melalui Pelatihan Wasit Sepak Takraw Nasional di Hotel Naraya, Universitas Negeri Jakarta, Kamis (16/7/2026). Program tersebut melibatkan Federasi Sepak Takraw Asia (ASTAF), Federasi Sepak Takraw Internasional (ISTAF), serta Universitas Negeri Jakarta sebagai mitra penyelenggara. PB PSTI menjadikan pelatihan itu […]

  • Evakuasi Darurat Korban Penembakan di Sinak, TNI Bawa Pengungsi ke RSUD Mulia

    Evakuasi Darurat Korban Penembakan di Sinak, TNI Bawa Pengungsi ke RSUD Mulia

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Kabupaten Puncak Jaya – Aparat gabungan TNI bersama RSUD Mulia dan PMI mengevakuasi korban penembakan di Distrik Sinak, Rabu (15/4/2026). Aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata memicu kepanikan warga hingga mendorong pengungsian massal demi menyelamatkan diri dari ancaman lanjutan. TNI merespons cepat situasi tersebut dengan mengerahkan personel untuk membantu proses evakuasi warga, termasuk perempuan dan anak-anak. […]

  • Sumedang Terima Tim Penilai BPJS Ketenagakerjaan untuk Partirana Award Jabar 2025

    Sumedang Terima Tim Penilai BPJS Ketenagakerjaan untuk Partirana Award Jabar 2025

    • calendar_month Rabu, 30 Jul 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerima kunjungan Tim Visitasi Penilaian Partirana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Rabu (30/7/2025), di Command Center. Tim penilai dipimpin oleh Prof. Cecep Darmawan yang juga dikenal sebagai akademisi senior dan pemerhati tata kelola pemerintahan. Visitasi merupakan bagian dari proses penilaian untuk ajang Partirana Award Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun […]

expand_less