Pengadaan Mebel Disdik Kota Bekasi Senilai Hampir Rp50 Miliar Jadi Sorotan

KOTA BEKASI – Pengadaan mebel dan furnitur sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi dengan nilai hampir Rp50 miliar menjadi sorotan setelah muncul dugaan penawaran berharga lebih rendah digugurkan dalam proses pemilihan penyedia melalui Mini Kompetisi Katalog Elektronik Versi 6.

Persoalan tersebut berkaitan dengan sembilan paket pengadaan yang dipertanyakan karena penyedia yang disebut ditetapkan sebagai pemenang diduga menawarkan harga lebih tinggi dibandingkan kompetitor dengan spesifikasi yang diklaim setara.

Dugaan itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar evaluasi penawaran, transparansi pemilihan penyedia, serta upaya pemerintah daerah memastikan penggunaan anggaran secara efisien.

Namun, dugaan pengguguran penawaran tersebut masih memerlukan pembuktian melalui dokumen pengadaan, hasil evaluasi teknis, dan alasan resmi penetapan pemenang.

Perbedaan harga penawaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penilaian harus mempertimbangkan kesesuaian spesifikasi, persyaratan administrasi, kemampuan penyedia, serta ketentuan yang berlaku dalam setiap paket pengadaan.

Dasar Pengguguran Penawaran Perlu Dijelaskan

Berdasarkan informasi yang disampaikan tim investigasi, terdapat dugaan ketidakwajaran dalam pemeringkatan sembilan paket pengadaan mebel dan furnitur tersebut.

Sorotan terutama tertuju pada penawaran berharga lebih rendah yang disebut gugur tanpa melalui tahapan klarifikasi sebagaimana dipersoalkan dalam dokumen pengadaan.

Pelapor merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 serta ketentuan Pasal H7 dan H8 dalam dokumen pengadaan, yang menurut pelapor mengatur mekanisme klarifikasi terhadap penawaran di bawah ambang tertentu dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Rujukan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan yang benar-benar berlaku untuk proses pengadaan terkait, termasuk isi lengkap dokumen pemilihan dan penerapan aturan terhadap masing-masing paket.

Apabila klarifikasi memang diwajibkan dalam kondisi yang dipersoalkan, pelaksana pengadaan perlu menjelaskan apakah tahapan tersebut telah dilakukan, siapa yang menjalankannya, dan bagaimana hasilnya memengaruhi keputusan evaluasi.

Sebaliknya, apabila penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, alasan penggugurannya perlu dijelaskan secara terukur dan dapat ditelusuri melalui dokumen resmi.

Keterbukaan tersebut penting untuk memastikan bahwa keputusan pemilihan penyedia didasarkan pada persyaratan yang objektif, bukan semata-mata pertimbangan yang tidak dapat dijelaskan kepada publik.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, harga merupakan salah satu aspek yang perlu diperhitungkan bersama kesesuaian spesifikasi dan persyaratan lainnya. Karena itu, penawaran yang lebih rendah tidak otomatis harus dimenangkan, tetapi penggugurannya juga harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disdik Kota Bekasi Sebut Proses Sesuai Ketentuan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro, menyatakan proses pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami sudah melaksanakan proses Mini Kompetisi dimaksud sesuai dengan ketentuan,” ujar Chondro saat dimintai tanggapan.

Pernyataan itu menjadi sikap resmi Disdik Kota Bekasi dalam menanggapi persoalan yang mencuat di tengah sorotan terhadap pengadaan mebel dan furnitur sekolah.

Meski demikian, keterangan yang tersedia belum menguraikan secara terperinci dasar pengguguran penawaran yang dipersoalkan, hasil klarifikasi terhadap penyedia, maupun parameter evaluasi yang digunakan untuk menetapkan pemenang pada sembilan paket tersebut.

Penjelasan lebih lanjut diperlukan agar masyarakat dapat menilai proses pengadaan berdasarkan fakta dan dokumen, bukan hanya perbedaan nilai penawaran atau klaim dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Disdik Kota Bekasi juga perlu membuka penjelasan mengenai kesesuaian spesifikasi barang, hasil evaluasi setiap paket, serta dasar penetapan penyedia sesuai mekanisme yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang sah.

Dengan nilai pengadaan hampir Rp50 miliar, persoalan ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Pengadaan mebel dan furnitur sekolah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan sehingga proses belanjanya perlu dilaksanakan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Desakan Pemeriksaan Menguat

Persoalan pengadaan tersebut sebelumnya turut mendapat perhatian melalui aksi unjuk rasa sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemuda Pembebasan Kota Bekasi.

Aksi berlangsung di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada Rabu, 1 April 2026.

Aksi tersebut menjadi bagian dari desakan agar dugaan persoalan dalam pengadaan di lingkungan Disdik Kota Bekasi mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut.

Meski demikian, dugaan penyimpangan tidak dapat dinyatakan terbukti hanya berdasarkan kritik, aksi demonstrasi, atau perbedaan harga penawaran. Penilaian harus bertumpu pada dokumen, keterangan para pihak, dan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.

Untuk memperjelas persoalan, pemeriksaan dapat diarahkan pada dokumen pemilihan, riwayat penawaran dalam sistem katalog elektronik, hasil evaluasi administrasi dan teknis, catatan klarifikasi, serta alasan penetapan pemenang pada masing-masing paket.

Jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur, tindak lanjut perlu dilakukan sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila seluruh tahapan telah dijalankan sesuai ketentuan, hasil evaluasi tersebut perlu dijelaskan dengan bukti yang memadai.

Redaksi Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi Disdik Kota Bekasi, pejabat pengadaan, penyedia yang terlibat, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan, dokumen pendukung, maupun hak jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.