Jakarta – Penetapan wilayah Sumatra sebagai prioritas nasional pascabencana banjir dan longsor dinilai sebagai bukti nyata kehadiran negara secara menyeluruh, bukan sekadar respons darurat.

Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah Sumatera Utara, Sintong Sinaga, menanggapi langkah pemerintah dalam memulihkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut Sintong, keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan pascabencana menegaskan bahwa negara tidak bekerja secara parsial, melainkan menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi dan memulihkan kehidupan rakyat.

“Ketika pemerintah menetapkan Sumatra sebagai prioritas nasional pascabencana dan mengerahkan seluruh kekuatan negara, itu adalah pesan tegas bahwa negara hadir secara penuh dan tidak setengah-setengah,” ujar Sintong dalam keterangannya, Jumat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, yang menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi fokus utama pemerintah pusat melalui koordinasi lintas sektor untuk mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat.

Sintong menilai, progres pemulihan infrastruktur menjadi indikator paling kasat mata dari keseriusan tersebut.

Di Aceh, sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi yang sempat terputus kini kembali terhubung, termasuk jalur vital Lhokseumawe – Langsa, Langsa – Kuala Simpang, Kuala Simpang – Batas Sumatera Utara, serta Jalan KKA penghubung Bener Meriah – Takengon, meski masih dalam tahap penyempurnaan lanjutan.

Sementara di Sumatera Utara, konektivitas antarwilayah seperti Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Mandailing Natal secara bertahap telah pulih. Namun, di sejumlah titik rawan longsor masih digunakan jembatan darurat Bailey sebagai solusi sementara.

Di Sumatera Barat, jalur strategis Padang – Bukittinggi melalui Lembah Anai dilaporkan telah mencapai progres perbaikan sekitar 90 persen, disusul akses Padang Pariaman – Agam via Malalak yang kini kembali dapat dilalui kendaraan.

Tak hanya infrastruktur fisik, pemulihan layanan dasar juga menunjukkan perkembangan signifikan.

Listrik dan jaringan komunikasi di mayoritas wilayah terdampak telah kembali berfungsi.

Dan untuk daerah terpencil, pemerintah masih memanfaatkan perangkat darurat seperti Starlink dan telepon satelit.

Hingga pemenuhan air bersih di Sumut dan Sumbar sebagian besar telah normal, sementara di beberapa wilayah Aceh masih dilakukan distribusi air melalui sarana darurat.

Aspek sosial menjadi perhatian penting dalam fase pemulihan, Sintong menyoroti percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) sebagai fondasi kebangkitan masyarakat pascabencana.

Di Aceh, wilayah seperti Lhokseumawe langsung masuk skema huntap, sedangkan Kabupaten Pidie memulai pembangunan huntara.

Di Sibolga, Sumatera Utara, pembangunan huntap telah berjalan di sejumlah lokasi, adapun di Sumatera Barat, huntara telah dibangun di lima kabupaten/kota, termasuk Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam, dengan target penyelesaian dalam beberapa pekan ke depan.

“Huntara dan huntap bukan sekadar bangunan. Di sanalah harapan warga dipulihkan, martabat ditegakkan, dan kehidupan kembali dimulai. Ini menunjukkan negara tidak berhenti di fase darurat, tetapi mengawal pemulihan sampai tuntas,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Sintong menekankan pentingnya pengawalan publik agar proses pemulihan berjalan transparan, adil, dan berkelanjutan.

“Tantangan masih ada, tetapi dengan status prioritas nasional dan kerja lintas sektor yang solid, kami optimistis Sumatra dapat bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan tumbuh secara berkelanjutan,” pungkas Sintong Sinaga.