Jumat, 20 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Hukum » Eksekusi Lahan di Bekasi Cacat Prosedur, Menteri ATR BPN Angkat Bicara

Eksekusi Lahan di Bekasi Cacat Prosedur, Menteri ATR BPN Angkat Bicara

  • account_circle Tama
  • calendar_month Jumat, 7 Feb 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bekasi – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa eksekusi lahan yang dilakukan di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, cacat prosedur. Nusron menilai bahwa proses hukum yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga status kepemilikan penghuni saat ini masih sah.

Pada Jumat (7/2/2025), Nusron Wahid mendatangi lokasi eksekusi dan mengungkapkan bahwa ada sejumlah tahapan yang tidak dijalankan oleh pengadilan dalam eksekusi lahan tersebut.

Salah satu tahapan penting yang diabaikan adalah pengajuan pembatalan sertifikat tanah ke Kantor BPN Kabupaten Bekasi sebelum eksekusi dilakukan.

“Jadi ini proses eksekusi yang prosedurnya kurang tepat. Saya menganggap penghuni ini masih sah,” ujar Nusron di lokasi.

Selain itu, pengadilan tidak mengajukan surat permohonan kepada BPN setempat untuk meminta bantuan pengukuran lahan yang akan disita.

Langkah ini seharusnya dilakukan untuk memastikan batas-batas tanah yang menjadi objek eksekusi. Selain itu, pengadilan juga tidak melayangkan surat pemberitahuan kepada BPN terkait pelaksanaan eksekusi.

“Ini tiga-tiganya tidak dilalui dengan baik oleh pengadilan,” tegas Nusron.

Eksekusi yang dilakukan pada 30 Januari 2025 ini melibatkan lima rumah warga yang berada di luar objek sengketa, namun tetap menjadi sasaran penggusuran.

Kelima rumah tersebut diketahui milik Asmawati, Mursiti, Siti Muhijah, Yeldi, dan Bank Perumahan Rakyat (BPR). Padahal, mereka memiliki dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah atas tanah yang ditempati.

Sejarah Panjang Sengketa Tanah

Sengketa lahan ini bermula dari putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Gugatan diajukan oleh Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, yang mengklaim sebagai pemilik tanah berdasarkan sertifikat induk nomor 335. Tanah ini awalnya dimiliki oleh Djuju Saribanon Dolly yang menjualnya kepada Abdul Hamid pada tahun 1976.

Baca juga :  Kasus Pemerasan di Imigrasi Soekarno-Hatta: Kedubes China Bersurat, Pejabat Dicopot

Namun, permasalahan muncul karena Abdul Hamid menjual kembali lahan tersebut kepada Kayat, yang kemudian memecah sertifikatnya menjadi empat bidang dengan nomor SHM 704, 705, 706, dan 707. Setelah itu, Kayat menjual SHM 704 dan 705 kepada Toenggoel Paraon Siagian, sementara SHM 706 dan 707 dijual secara terpisah.

Setelah kepemilikan tanah berganti-ganti, Mimi Jamilah akhirnya menggugat semua pemilik sertifikat. Gugatan ini didasarkan pada akta jual beli antara Djuju dan Abdul Hamid yang bermasalah.

Djuju membatalkan transaksi secara sepihak setelah Abdul Hamid gagal melunasi pembayaran tanah secara penuh.

Pada tahun 2019, Toenggoel menjual tanah dengan SHM 705 kepada Bari, setelah mengetahui adanya eksekusi lahan yang diajukan Mimi sejak 2018.

Nama pemilik SHM 705 pun berganti dari Toenggoel ke Bari, yang kemudian mengembangkan lahan tersebut menjadi perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Selain cluster perumahan, eksekusi juga mencakup tiga bidang tanah lain dengan SHM nomor 704, 706, dan 707. Penggusuran ini berdampak luas bagi pemilik baru yang telah mengantongi sertifikat sah.

Menanggapi kasus ini, Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang prosedur hukum yang telah dilakukan.

Menurutnya, pengadilan tidak bisa serta-merta melakukan eksekusi tanpa terlebih dahulu membatalkan sertifikat kepemilikan yang sah melalui BPN.

“Di dalam amar putusan itu tidak ada perintah dari pengadilan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat. Harusnya ada perintah dulu,” kata Nusron.

Dengan adanya temuan ini, Kementerian ATR/BPN akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme eksekusi lahan agar tidak terjadi kasus serupa di masa mendatang.

Warga yang terdampak penggusuran juga diimbau untuk segera mengajukan keberatan dan meminta perlindungan hukum.

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat banyak warga yang memiliki dokumen sah namun tetap menjadi korban eksekusi lahan.

Baca juga :  Mayoritas Publik Khawatir Revisi UU TNI Menghambat Reformasi

Keputusan pengadilan yang dinilai cacat prosedur ini diharapkan dapat segera ditinjau ulang untuk memberikan keadilan bagi para pemilik tanah yang sah.**(sumber: antaranews.com)

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Danlanal dan Forkopimda Sibolga Sambut Presiden Prabowo Tinjau Pengungsian

    Danlanal dan Forkopimda Sibolga Sambut Presiden Prabowo Tinjau Pengungsian

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Tapanuli Tengah — Suasana GOR Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tampak berbeda pada Senin (1/12/2025). Ribuan pengungsi dan aparat gabungan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang hadir untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak bencana. Di barisan depan penyambutan, Danlanal Sibolga Letkol Laut (P) Haka Andinantha, M.Tr.Opsla., bersama jajaran Forkopimda Sibolga–Tapteng, berdiri […]

  • Ibu-Ibu Super: Ember dan Semangat Jadi Senjata Membangun Desa

    Ibu-Ibu Super: Ember dan Semangat Jadi Senjata Membangun Desa

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Halmahera Barat – Sabtu pagi (24/5/2025) di Desa Balisoan, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, bukan hanya suara alat berat atau denting cangkul yang terdengar. Di antara debu dan adukan semen, tampak sosok-sosok tangguh mengenakan caping dan sarung tangan sederhana, para ibu yang ikut bahu-membahu membangun desa. Mereka disebut “Ibu-Ibu Super” oleh personel Satgas TMMD Ke-124 […]

  • Lanal Bengkulu Kerahkan RBB Atasi Krisis Transportasi ke Pulau Enggano, Wujud Tanggap Darurat untuk Rakyat

    Lanal Bengkulu Kerahkan RBB Atasi Krisis Transportasi ke Pulau Enggano, Wujud Tanggap Darurat untuk Rakyat

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Bengkulu – Krisis transportasi laut akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai tidak menyurutkan semangat TNI AL dalam melayani masyarakat. Ketika KMP. Pulau Tello tak bisa merapat dan harus lego jangkar di luar pelabuhan, Lanal Bengkulu hadir memberi solusi cepat dan tepat: mengerahkan Rigid Buoyancy Boat (RBB) untuk mengantar warga ke kapal, Selasa (15/4/2025). […]

  • Lantamal I dan BNCT Jalin Kolaborasi Strategis di Belawan

    Lantamal I dan BNCT Jalin Kolaborasi Strategis di Belawan

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Belawan – Dalam upaya memperkuat pengamanan kawasan pelabuhan dan mempererat sinergi sektor kemaritiman, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I Belawan, Brigjen TNI (Mar) Jasiman Purba, S.E., CHRMP., menerima kunjungan kehormatan dari jajaran Direksi dan Komisaris Belawan New Container Terminal (BNCT), Kamis (16/5/2025). Pertemuan yang berlangsung hangat di Markas Komando Lantamal I ini menandai babak […]

  • Patroli Komduk Duren Sawit Digencarkan, Aparat dan Warga Bersatu Tekan Tawuran

    Patroli Komduk Duren Sawit Digencarkan, Aparat dan Warga Bersatu Tekan Tawuran

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 20 Mei 2026 – Babinsa Koramil 08/Duren Sawit bersama unsur Komduk mengintensifkan patroli keliling dan siskamling guna mencegah tawuran dan kenakalan remaja di Jakarta Timur. Aparat menyasar wilayah padat aktivitas warga, khususnya di Jalan Pendidikan 3 RT 03 RW 14, Kelurahan Duren Sawit. Kegiatan ini melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas Polsek Duren Sawit, Forum Kewaspadaan Dini […]

  • Erick Regarded as Having the Potential to Be a Vice Presidential Candidate

    Erick Regarded as Having the Potential to Be a Vice Presidential Candidate

    • calendar_month Minggu, 9 Apr 2023
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

      Foto oleh Pixabay Indonesia is gearing up for the 2024 presidential election, and with that comes speculation about who will run for president and who their running mate will be.  One name that has been thrown around as a potential vice presidential candidate is Erick Thohir, the current Minister of State-Owned Enterprises.  With his […]

expand_less