Minggu, 15 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Ekonomi » Teddy Indra Wijaya: Produk AS Tetap Wajib Bersertifikat Halal di Indonesia

Teddy Indra Wijaya: Produk AS Tetap Wajib Bersertifikat Halal di Indonesia

  • account_circle Tama
  • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ekonomi – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kabar yang menyebut produk asal Amerika Serikat (AS) dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal adalah tidak benar.

Pemerintah memastikan seluruh produk yang diwajibkan bersertifikat halal tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, tanpa pengecualian dalam kerja sama perdagangan Indonesia-AS.

Pernyataan itu disampaikan Teddy dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden pada Minggu (22/2/2026) malam.

Ia merespons beredarnya informasi di ruang publik yang menarasikan adanya kelonggaran terhadap produk AS terkait kewajiban sertifikasi halal.

“Ada yang bilang kalau produk AS masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal? Jadi singkatnya begini: itu tidak benar,” ujar Teddy.

Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah menghapus atau melonggarkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang memang diwajibkan berdasarkan regulasi nasional.

Ketentuan tersebut tetap berlaku bagi seluruh produk, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, termasuk dari Amerika Serikat.

Menurut Teddy, setiap produk yang termasuk kategori wajib halal harus mencantumkan label halal yang sah.

Sertifikasi dapat diterbitkan oleh lembaga halal di Amerika Serikat yang telah diakui, maupun oleh otoritas halal di Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku.

“Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halalnya, baik dari badan halal di AS maupun badan halal di Indonesia,” kata dia.

Di Amerika Serikat, terdapat sejumlah lembaga sertifikasi halal yang diakui secara internasional.

Di antaranya adalah Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA).

Kedua lembaga tersebut telah memiliki rekam jejak dalam menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan secara global.

Sementara di Indonesia, otoritas penyelenggara sertifikasi halal berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Baca juga :  Cairkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 September 2025, Begini Cara Mengeceknya

Lembaga ini bertugas memastikan proses sertifikasi berjalan sesuai standar nasional dan ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Selain kewajiban sertifikasi halal, Teddy juga menegaskan bahwa produk tertentu seperti kosmetik dan alat kesehatan tetap wajib memperoleh izin edar sebelum dipasarkan di Indonesia.

Izin tersebut diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, tidak ada relaksasi standar keamanan, mutu, maupun ketentuan halal dalam kebijakan perdagangan Indonesia-AS.

Seluruh produk tetap harus melewati proses verifikasi administratif dan teknis sebelum beredar di pasar domestik.

Pengakuan Sertifikat Melalui MRA

Teddy menjelaskan, Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) atau perjanjian saling pengakuan dalam konteks sertifikasi halal.

MRA merupakan mekanisme kerja sama internasional yang memungkinkan pengakuan sertifikat dari lembaga yang telah disepakati kedua negara.

Namun, ia menegaskan bahwa MRA tidak berarti penghapusan kewajiban atau pengabaian regulasi nasional.

Sebaliknya, pengakuan tersebut dilakukan secara terstandar dan tetap berada dalam kerangka hukum Indonesia.

Melalui MRA, sertifikat halal yang diterbitkan lembaga di AS yang telah diakui dapat diterima dalam proses administrasi di Indonesia.

Proses ini bertujuan mempermudah arus perdagangan tanpa mengorbankan prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

“Dengan adanya MRA tersebut, pengakuan sertifikasi dilakukan secara terstandar dan tetap berada dalam kerangka regulasi nasional,” ujar Teddy.

Ia menekankan bahwa kebijakan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak menghapus kewajiban pemenuhan standar nasional.

Prinsip perlindungan konsumen, keamanan produk, serta kepatuhan terhadap ketentuan halal tetap menjadi prioritas pemerintah.

Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi atas kekhawatiran sebagian masyarakat yang menilai kerja sama perdagangan berpotensi membuka celah masuknya produk tanpa sertifikasi halal.

Baca juga :  Musrenbang RKPD 2027 Kelurahan Jatisari Himpun 155 Usulan, Prioritas Infrastruktur

Pemerintah, kata Teddy, tetap konsisten menjalankan mandat regulasi.

Secara terpisah, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Informasi terkait kebijakan publik, terutama yang menyangkut isu sensitif seperti halal dan perlindungan konsumen, sebaiknya diperoleh dari sumber resmi pemerintah.

Klarifikasi ini menegaskan bahwa aspek halal dan standar mutu produk tetap menjadi instrumen penting dalam tata kelola perdagangan nasional.

Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik di tengah dinamika kerja sama ekonomi global.

Dengan penegasan tersebut, pemerintah berharap polemik terkait isu produk AS tanpa sertifikasi halal dapat diluruskan.

Regulasi tetap berlaku, pengawasan tetap berjalan, dan standar nasional tetap menjadi rujukan utama dalam setiap arus barang yang masuk ke Indonesia.**/red

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Lima Satker TNI Raih WBK, Dorong Reformasi Birokrasi Berbasis Transparansi

    Lima Satker TNI Raih WBK, Dorong Reformasi Birokrasi Berbasis Transparansi

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 9 April 2026 – Tentara Nasional Indonesia menetapkan lima satuan kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Rakor Reformasi Birokrasi 2026 di Mabes TNI, Cilangkap. Pimpinan TNI mengumumkan capaian tersebut sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi. Lima satker yang meraih WBK meliputi Babinkum dan HAM […]

  • PERS atau Humas? Label di ID Card Porprov XV 2026 Bikin Bingung

    PERS atau Humas? Label di ID Card Porprov XV 2026 Bikin Bingung

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    KOTA BEKASI – Penggunaan ID Card kategori PERS dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi menuai sorotan. Pasalnya, kartu berlabel PERS tersebut tidak hanya diberikan kepada wartawan, tetapi juga digunakan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas mengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD). Persoalan ini mencuat dalam Dialog Pers […]

  • Panglima TNI Sholat Subuh Berjamaah di Timika

    Panglima TNI Sholat Subuh Berjamaah di Timika

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Timika – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama prajurit Satgas Pamtas RI–PNG Mobile di Masjid An Nur Batalyon 754/ENK/20/IJK, Divisi Infanteri 3/Kostrad, Timika, Papua, Sabtu (3/1/2026). Para prajurit yang bertugas menjaga perbatasan RI-PNG ikut menunaikan ibadah subuh dengan khidmat. Kehadiran Panglima TNI sekaligus memperkuat kebersamaan, semangat pengabdian, serta nilai spiritual […]

  • Sertijab Danskadron Udara 11, TNI AU Tekankan Profesionalisme dan Budaya Keselamatan

    Sertijab Danskadron Udara 11, TNI AU Tekankan Profesionalisme dan Budaya Keselamatan

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Makassar – Pergantian kepemimpinan di Skadron Udara 11 TNI Angkatan Udara menegaskan komitmen organisasi dalam menjaga kesiapan tempur dan profesionalisme prajurit. Serah terima jabatan (sertijab) Komandan Skadron Udara 11 berlangsung di Apron Shelter Skadron Udara 11, Makassar, Jumat (27/3/2026), dipimpin langsung oleh Komandan Grup 3 Tempur, David Yohan Tamboto. Dalam prosesi tersebut, jabatan Komandan Skadron […]

  • Danlanal Dabo Singkep Hadiri Syukuran Validasi Organisasi Kodaeral IV Batam

    Danlanal Dabo Singkep Hadiri Syukuran Validasi Organisasi Kodaeral IV Batam

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Batam,- Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Dabo Singkep Letkol Laut (P) Hendro Wicaksono, M.Tr.Opsla., menghadiri acara syukuran Validasi Organisasi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam yang digelar di Mako Kodaeral IV Batam, Selasa (19/8/2025). Acara syukuran tersebut diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya proses validasi organisasi Kodaeral IV, sekaligus mempererat kebersamaan antara […]

  • Danlanal Bengkulu Ziarah Nasional di TMP Balai Buntar

    Danlanal Bengkulu Ziarah Nasional di TMP Balai Buntar

    • calendar_month Minggu, 5 Okt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Bengkulu — Dalam suasana penuh khidmat dan haru, jajaran TNI, Polri, serta Forkopimda Provinsi Bengkulu melaksanakan Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Balai Buntar, Jumat (3/10/2025). Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025 yang mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju.” Upacara […]

expand_less