Puluhan Miliar untuk Porprov, DPRD Kota Bekasi Masih Temukan Banyak Persoalan
- account_circle Firman Ugm
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BEKASI – Besarnya anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kota Bekasi untuk menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 belum sepenuhnya menjamin kesiapan penyelenggaraan.
Sejumlah persoalan fasilitas pertandingan hingga kebutuhan dasar kontingen justru menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kota Bekasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurahman, meminta Panitia Besar Porprov bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi segera membenahi berbagai kekurangan yang dilaporkan terjadi di lapangan.
Menurut Wildan, keluhan yang diterima Komisi IV berkaitan dengan kesiapan sarana dan prasarana pertandingan.
Bahkan, sejumlah venue dinilai belum memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan untuk mendukung kompetisi olahraga tingkat provinsi.
“Ini bagian dari marwah atau citra Kota Bekasi,” kata Wildan, Kamis (5/11/2026).
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kendala teknis biasa. Sebab, penyelenggaraan Porprov bukan sekadar memastikan pertandingan berlangsung, melainkan juga menyangkut reputasi Kota Bekasi sebagai tuan rumah di hadapan seluruh kabupaten dan kota peserta.
“Bahkan, beberapa venue kami menilai belum memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan untuk mendukung kompetisi olahraga tingkat provinsi,” ujarnya.
Wildan meminta Dispora dan Panitia Besar Porprov tidak menunda pembenahan. Mengingat pelaksanaan ajang tersebut masih berlangsung, setiap kendala teknis harus segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan maupun kesiapan atlet dan ofisial dari berbagai daerah.
Menurutnya, besarnya dukungan anggaran pemerintah daerah harus sejalan dengan kualitas fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada seluruh kontingen.
Penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah, kata dia, semestinya menghasilkan penyelenggaraan yang optimal. Karena itu, persoalan fasilitas dan kebutuhan kontingen perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Dispora Diminta Perkuat Koordinasi
Sorotan Komisi IV juga mengarah pada tanggung jawab Dispora Kota Bekasi dalam memastikan kesiapan penyelenggaraan. Kepala Dispora Kota Bekasi, Arwani, menjadi salah satu pihak yang dituntut memastikan koordinasi dengan Panitia Besar Porprov berjalan efektif.
Wildan menilai, koordinasi antarpihak harus mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan kompetisi.
“Sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan, Dispora dituntut memastikan koordinasi dengan panitia besar berjalan efektif serta seluruh kendala di lapangan segera dituntaskan,” katanya.
Komisi IV berharap Porprov XV Jawa Barat 2026 tidak hanya sukses dari sisi seremoni dan kelancaran pertandingan. Lebih dari itu, penyelenggaraan harus memberikan pengalaman positif bagi atlet, ofisial, serta masyarakat yang terlibat.
Wildan mengingatkan bahwa menjadi tuan rumah ajang olahraga tingkat provinsi merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.
Kota Bekasi harus mampu membuktikan bahwa dukungan anggaran dan kesiapan penyelenggara benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh peserta.
“Jangan sampai Kota Bekasi sukses menjadi tuan rumah di atas kertas, tetapi justru menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya,” tutup Wildan.
Sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan Porprov tidak cukup diukur dari terselenggaranya pertandingan.
Kelayakan venue, kualitas pelayanan, pemenuhan kebutuhan kontingen, serta efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggara.
(Firman)
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Firman Ugm
Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

