Wapang TNI Soroti Kesenjangan Infrastruktur Pulau Terluar, Dorong Peningkatan Ekonomi Warga Sabang

Sabang – Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan menjadi perhatian Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang, Provinsi Aceh, Jumat (13/11/2026). Keterbatasan listrik, jaringan internet, dan air bersih menjadi sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapatkan penanganan.

Kunjungan tersebut tidak hanya berfokus pada kesiapan pertahanan dan pengamanan wilayah terluar Indonesia, tetapi juga menyentuh kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap kehidupan serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Maruli, yang juga merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, bersama rombongan melaksanakan pengawasan dan evaluasi Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar sekaligus meninjau sejumlah fasilitas strategis di wilayah Sabang.

Evaluasi Pengamanan Pulau Terluar dan Kesiapan Radar

Agenda diawali dengan mengunjungi Pulau Rondo untuk melihat secara langsung kondisi Pos Satgas Pengamanan Pulau Terluar beserta fasilitas pendukungnya.

Dalam peninjauan tersebut, perhatian diarahkan pada kesiapan prajurit dan sarana operasional yang menunjang pelaksanaan tugas pengamanan wilayah. Keberadaan pos tersebut memiliki arti strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di kawasan paling luar Indonesia.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi kawasan Titik Nol Kilometer Indonesia di Sabang dan Satuan Radar 101 TNI Angkatan Udara.

Di satuan radar tersebut, Wapang TNI melihat secara langsung kesiapan fasilitas radar serta kemampuan satuan dalam mendukung pengawasan dan pemantauan wilayah udara nasional.

Listrik, Internet, dan Air Bersih Jadi Perhatian

Namun, di balik agenda penguatan pertahanan dan pengamanan wilayah, Maruli turut menyoroti persoalan infrastruktur dasar yang masih menjadi tantangan di kawasan pulau terluar.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, keterbatasan akses listrik, jaringan internet, dan ketersediaan air bersih masih ditemukan di sejumlah wilayah. Persoalan tersebut membutuhkan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan prioritas penanganan dan langkah pembangunan.

“Memang semua yang saya ada dapat laporan, semua punya permasalahan dengan listrik, internet, air bersih, yang seperti itu. Nanti kami akan diskusikan untuk memulai dari mana kita boleh bekerja,” ujar Maruli kepada awak media.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan wilayah perbatasan membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Sebab, keterbatasan fasilitas publik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan hidup, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas sosial dan perkembangan perekonomian warga.

Infrastruktur Diperkuat, Ekonomi Masyarakat Didorong

Karena itu, peningkatan infrastruktur pendukung menjadi salah satu perhatian dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat di kawasan terluar Indonesia.

Maruli menekankan bahwa pembangunan tidak dapat disamaratakan. Setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan dinamika persoalan berbeda sehingga membutuhkan pendekatan serta penentuan prioritas sesuai kebutuhan di lapangan.

“Bagaimana meningkatkan fasilitas supaya perekonomian mereka meningkat, umumnya seperti itu, tapi dengan dinamika yang berbeda-beda,” pungkasnya.

Melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut, TNI melihat langsung dua kebutuhan penting di kawasan terluar, yakni kesiapan pengamanan wilayah dan dukungan pembangunan bagi masyarakat.

Penguatan pertahanan negara perlu berjalan beriringan dengan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Kunjungan Wapang TNI ke Sabang sekaligus menegaskan pentingnya perhatian terhadap wilayah terluar Indonesia. Menjaga kedaulatan negara tidak hanya berarti memastikan wilayah tetap aman, tetapi juga mendorong agar masyarakat yang tinggal di dalamnya mendapatkan perhatian dan kesempatan pembangunan yang layak.