Wapang TNI dan Kasum TNI Hadiri Konferensi Pers Satgas Penertiban Kawasan Hutan
- account_circle Sapto Handoko
- calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
- print Cetak
Wapang TNI dan Kasum TNI Hadiri Konferensi Pers Satgas Penertiban Kawasan Hutan - Foto Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R menghadiri konferensi pers Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam kegiatan tersebut.
Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan resmi pemerintah kepada awak media nasional.
Dalam pernyataannya, Prasetyo Hadi menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto menertibkan ekonomi berbasis sumber daya alam.
Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
“Bapak Presiden mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegas Prasetyo Hadi.
Sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan kepatuhan hukum sektor sumber daya alam.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Melalui regulasi itu, pemerintah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH.
Satgas PKH melaksanakan audit dan pemeriksaan terhadap usaha kehutanan, perkebunan, serta pertambangan.
Hingga kini, Satgas PKH menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare.
Selain itu, pemerintah menetapkan kembali sekitar 900 ribu hektare sebagai kawasan hutan konservasi dunia.
Penetapan tersebut mencakup pengembalian 81.793 hektare kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.
Pasca bencana hidrometeorologi, Satgas PKH mempercepat audit di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kemudian, Satgas melaporkan hasil audit kepada Presiden Prabowo melalui rapat terbatas dari London.
Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Prabowo menetapkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan bermasalah.
Kehadiran Wapang TNI dan Kasum TNI menegaskan dukungan TNI terhadap kebijakan strategis nasional.
Melalui Operasi Militer Selain Perang, TNI mendukung penegakan hukum dan pengamanan kebijakan pemerintah.
Pada akhirnya, TNI berkomitmen menjaga kelestarian sumber daya alam demi stabilitas nasional dan kepentingan rakyat.
(Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi)
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Sapto Handoko
Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi
