Siswa MAN 2 Kota Bekasi Desak Kepala Sekolah Mundur, Tuntut Transparansi Dana

Bekasi – Puluhan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah pada Senin (17/2/2025). Mereka mendesak Kepala Sekolah, Nina Indriana, untuk mundur dari jabatannya akibat dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Hingga saat ini, Nina belum memberikan tanggapan terkait tuntutan yang disuarakan para siswa.

Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh siswa dari berbagai tingkatan, mulai dari kelas 10, 11, hingga 12. Mereka menuntut audit terhadap pengelolaan dana yang selama ini dikelola pihak sekolah.

Salah satu siswa, B, mengungkapkan keresahan mereka muncul sejak Nina Indriana menjabat sebagai kepala madrasah pada Maret 2023.

“Aksi kami ini menuntut pengembalian hak kami sebagai siswa. Sejak Ibu Nina menjabat, kami tidak pernah mendapat transparansi soal dana yang dikumpulkan dari siswa dan wali murid,” ujar B saat ditemui di lokasi unjuk rasa.

Menurut B, kepala sekolah sering menjanjikan kepada wali murid bahwa dana yang dibayarkan akan digunakan untuk pengadaan fasilitas mewah seperti AC, toilet baru, CCTV, dan fingerprint. Namun, realitas di lapangan berbeda jauh dari yang dijanjikan.

“Kenyataannya, banyak fasilitas sekolah yang rusak dan tidak layak digunakan. Pintu toilet tidak bisa dikunci, gayung hilang, toilet duduk patah, serta sistem absensi fingerprint yang tidak berfungsi optimal dan tidak terhubung ke orang tua,” paparnya.

Setiap bulan, siswa diwajibkan membayar iuran sebesar Rp250.000 per siswa. Namun, fasilitas yang tersedia tidak mencerminkan penggunaan dana tersebut secara transparan.

Kesulitan Siswa dalam Kegiatan Sekolah

Selain masalah fasilitas, para siswa juga mengeluhkan minimnya dukungan sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan. Menurut mereka, setiap kali mengusulkan kegiatan di luar sekolah, pihak sekolah selalu menolak dan tidak pernah memberikan dana yang dibutuhkan.

“Kami sering kesulitan mengadakan kegiatan di luar sekolah. Pihak sekolah tidak pernah memberikan dana untuk mendukung kegiatan kami, padahal kami membayar iuran setiap bulan,” lanjut B.

Salah satu permasalahan terbesar yang diangkat dalam aksi ini adalah biaya wisuda kelas XII yang dinilai tidak masuk akal. Para siswa mengungkapkan bahwa pada awalnya biaya wisuda ditetapkan sebesar Rp600.000 per siswa.

Namun, jika orang tua ingin hadir, mereka harus membayar tambahan sebesar Rp150.000. Selain itu, masih ada biaya tambahan untuk foto angkatan yang tidak dijelaskan secara rinci.

“Total biaya wisuda mencapai Rp1,4 juta per siswa. Dari awal, tidak ada transparansi soal dana ini. Kami hanya menerima kwitansi pembayaran daftar ulang tanpa ada penjelasan detail mengenai penggunaan dana,” ujar salah satu siswa yang ikut dalam aksi.

Merespons tuntutan siswa, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, H. Ali Mashuri, hadir di lokasi aksi dan berjanji mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. Namun, ia tidak memberikan kepastian terkait tenggat waktu penyelesaian persoalan yang dihadapi para siswa.

“Kami akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan tuntutan ini. Selain itu, kami juga akan memperbaiki fasilitas sekolah yang dinilai tidak layak,” ungkap Ali Mashuri di hadapan para siswa.

Meski demikian, para siswa tetap mempertanyakan kejelasan solusi yang dijanjikan. Mereka berharap adanya audit terbuka terhadap dana yang selama ini dikelola oleh pihak sekolah.

Kepala Sekolah Bungkam

Di tengah desakan untuk mundur dari jabatannya, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina Indriana, hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

Para siswa berharap pihak sekolah dapat segera memberikan klarifikasi terkait pengelolaan dana agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut.

Aksi unjuk rasa ini menjadi bukti nyata bahwa siswa semakin sadar akan hak-haknya sebagai bagian dari institusi pendidikan.

Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar dapat menikmati fasilitas dan layanan pendidikan yang sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan.

Dengan tuntutan yang semakin kuat, kini publik menanti tindakan nyata dari pihak sekolah maupun Kementerian Agama untuk menyelesaikan persoalan ini demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa MAN 2 Kota Bekasi.**(sumber: inijabar.com)