Sidang Perdana Korupsi Satelit Navayo Digelar, Tiga Terdakwa Dihadirkan di Pengadilan Militer Jakarta

Jakarta – Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Navayo periode 2012–2021 resmi digelar pada Selasa, 31 Maret 2026.

Sidang berlangsung di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan menghadirkan sejumlah terdakwa dari unsur militer dan sipil.

Perkara ini menyeret Leonardi, Thomas Anthony Van Der Heyden, serta Gabor Kuti Szilard yang berstatus DPO.

Majelis hakim memimpin jalannya persidangan dengan komposisi ketua dan anggota dari unsur TNI lintas matra. Majelis terdiri dari Arwin Makal, Mertusin, serta Nur Sari Bahtiana.

Tim penuntut koneksitas menggabungkan unsur oditur militer dan jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jampidmil.

Penuntut menghadirkan dakwaan terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan satelit yang dinilai tidak transparan.

Selain itu, penuntut menilai proses pengadaan tidak memenuhi prinsip akuntabilitas serta berpotensi merugikan keuangan negara.

Perusahaan Navayo International AG disebut tidak memenuhi spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati.

Ketidaksesuaian tersebut menjadi dasar utama jaksa dalam membangun konstruksi perkara dugaan korupsi.

Terdakwa pertama, Leonardi, mengikuti persidangan dengan didampingi tim penasihat hukum dari unsur militer dan sipil.

Tim penasihat hukum militer terdiri dari perwira TNI AL yang memberikan pendampingan selama proses persidangan berlangsung.

Sementara itu, terdakwa Thomas Anthony Van Der Heyden juga hadir dengan pendampingan penasihat hukum dari unsur sipil.

Majelis hakim mengarahkan jalannya sidang secara ketat guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Persidangan ini menjadi tahap awal untuk menguji pembuktian atas dakwaan yang telah disusun oleh tim penuntut koneksitas.

Di sisi lain, TNI menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum secara transparan dan profesional.

Melalui proses ini, TNI ingin memastikan setiap pelanggaran hukum ditangani secara tegas tanpa pandang bulu.

“Proses hukum harus berjalan transparan, profesional, dan akuntabel sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum,” tegas pernyataan resmi.

TNI juga menegaskan akan memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi serta kepercayaan publik terhadap aparat negara.

Sidang akan berlanjut dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi dalam waktu yang telah dijadwalkan majelis hakim.

Hingga sidang perdana berakhir, proses berjalan tertib dengan pengamanan ketat di lingkungan pengadilan militer.