Pekerja Turap Belum Terima Upah, Sudin SDA Jakarta Timur Enggan Berkomentar

Jakarta Timur – Sembilan orang pekerja proyek pembangunan turap di wilayah Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengaku belum menerima upah meski telah bekerja penuh selama satu bulan sejak awal September 2025.

Para pekerja kini menunggu kejelasan pembayaran dari pihak perusahaan yang hingga kini belum dapat dihubungi.

Seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya dan delapan rekan lainnya bekerja setiap hari tanpa libur, dengan kesepakatan upah harian antara Rp160.000 hingga Rp170.000 per orang.

Namun, hingga proyek selesai, tidak ada satu pun pembayaran yang diterima.

“Kami sudah kerja dari awal September, pagi sampai sore, kadang sampai malam kalau dikejar target. Tapi sampai sekarang belum ada kabar soal gaji. Katanya mau dibayar setelah proyek selesai, tapi sudah lewat sebulan belum juga dibayar,” ujar salah satu pekerja saat ditemui wartawan, Minggu (19/10/2025).

Para pekerja mengaku sempat mencoba menghubungi pihak perusahaan pelaksana proyek, namun hanya janji janji tanpa kejelasan.

Sementara itu, Lyder, selaku pengawas dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jakarta Timur, mengaku belum menerima laporan resmi terkait permasalahan ini.

Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti apabila para pekerja melapor secara langsung ke Disnaker.

“Kami belum mendapat laporan tentang keterlambatan pembayaran upah di proyek itu. Kalau memang benar ada kasus seperti itu, kami minta pekerjanya segera datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja. Kami akan bantu memediasi dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku,” kata Lyder ketika dikonfirmasi.

Lebih lanjut, awak media mendatangi Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur, namun berakhir dengan penolakan.

Saat hendak meminta keterangan pada Senin (20/10/2025), wartawan justru diusir oleh petugas keamanan atau security bernama Cheko tanpa alasan yang jelas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan pelaksana proyek belum dapat dihubungi.

Tidak ada kejelasan mengenai keberadaan penanggung jawab proyek, sementara para pekerja masih menunggu pembayaran yang menjadi hak mereka.

Kasus keterlambatan upah ini menambah deretan keluhan pekerja proyek di ibu kota yang belum mendapat perlindungan maksimal.

Pemerintah daerah diharapkan lebih tegas dalam mengawasi pelaksanaan proyek agar hak-hak pekerja tidak terabaikan, terutama dalam urusan upah dan perlindungan kerja.**/Sapto

Berita sebelumnya : Proyek Turap di Makasar Jakarta Timur Mandek, Pekerja Tak Digaji dan Perusahaan Pelaksana Misterius