Nilai KLA Bekasi Turun, DPRD Desak Evaluasi dan Sinergi Lintas Sektor
Bekasi, 23 April 2026 – Penurunan nilai Kota Layak Anak di Kota Bekasi memicu sorotan DPRD, yang mendesak evaluasi menyeluruh dan penguatan komitmen lintas sektor. Ketua Komisi IV DPRD Kota...
Bekasi, 23 April 2026 – Penurunan nilai Kota Layak Anak di Kota Bekasi memicu sorotan DPRD, yang mendesak evaluasi menyeluruh dan penguatan komitmen lintas sektor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, menilai capaian tersebut mencerminkan belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah.
Ia menyampaikan keprihatinan pada Kamis, 23 April 2026, sekaligus menegaskan bahwa status Kota Layak Anak tidak boleh berhenti pada aspek administratif.
“Penurunan nilai ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, karena menyangkut kualitas perlindungan anak secara nyata,” ujar Adelia di Bekasi.
Ia menjelaskan, Kota Bekasi sebagai penyangga metropolitan menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait jumlah penduduk yang besar dan mobilitas tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kebijakan yang lebih terintegrasi untuk menjamin hak anak di berbagai sektor kehidupan.
Soroti Akses dan Perlindungan Anak
Adelia kemudian menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Ia menyebut akses pendidikan yang belum merata masih menjadi kendala bagi sebagian anak di wilayah tertentu di Kota Bekasi.
Selain itu, ia menilai perlindungan anak dari kekerasan belum berjalan optimal, sehingga membutuhkan penguatan sistem pencegahan dan penanganan.
Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan ruang bermain yang aman, ramah, dan mudah dijangkau oleh anak-anak di lingkungan permukiman.
“Masih banyak aspek yang harus dibenahi, mulai dari pendidikan hingga ruang publik yang aman bagi anak,” kata Adelia.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa isu perlindungan anak tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.
Ia mendorong sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan, masyarakat, serta dunia usaha.
“Semua pihak harus terlibat agar kebijakan perlindungan anak berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Adelia menilai kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk memastikan program berbasis perlindungan anak berjalan optimal di lapangan.
Dorong Evaluasi Program dan Anggaran
Komisi IV DPRD Kota Bekasi, lanjut Adelia, akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program perlindungan perempuan dan anak.
Ia memastikan DPRD akan mengawal kebijakan agar pemerintah daerah menyediakan dukungan anggaran yang memadai.
Menurutnya, keberpihakan anggaran sangat menentukan keberhasilan implementasi program perlindungan anak secara konkret.
Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas publik ramah anak yang benar-benar dapat diakses masyarakat secara luas.
Fasilitas tersebut mencakup taman bermain layak, sekolah bebas perundungan, serta layanan kesehatan dan psikologis yang mudah dijangkau.
“Kita tidak boleh hanya mengejar predikat, tetapi substansi yang benar-benar dirasakan anak-anak,” ujar Adelia.
Ia menegaskan bahwa anak-anak merupakan investasi masa depan yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sejak dini.
Menurutnya, kelalaian dalam menyediakan lingkungan yang aman dapat berdampak pada kualitas generasi mendatang.
Adelia berharap penurunan nilai ini menjadi momentum perbaikan bagi seluruh pihak di Kota Bekasi.
Ia optimistis dengan komitmen bersama, Kota Bekasi mampu meningkatkan kembali kualitas perlindungan anak secara berkelanjutan.
Dengan demikian, kota tersebut dapat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan layak bagi tumbuh kembang generasi penerus.
