Lima Satker TNI Raih WBK, Dorong Reformasi Birokrasi Berbasis Transparansi

Jakarta, 9 April 2026 – Tentara Nasional Indonesia menetapkan lima satuan kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Rakor Reformasi Birokrasi 2026 di Mabes TNI, Cilangkap.

Pimpinan TNI mengumumkan capaian tersebut sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Lima satker yang meraih WBK meliputi Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, serta Satkomlek TNI.

Forum Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB guna memperkuat arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Asisten Perencanaan Umum TNI, Candra Wijaya, membuka kegiatan mewakili Kasum TNI di Aula Gatot Subroto.

Ia menyampaikan pesan Kasum TNI Richard Tampubolon terkait pentingnya konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Penerapan digital government mendukung tugas pokok TNI untuk mewujudkan tata kelola yang terbuka dan akuntabel,” ujar Richard dalam sambutan tertulis.

TNI menempatkan reformasi birokrasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.

Digitalisasi dan SDM Jadi Kunci Reformasi
TNI mendorong implementasi digital government sebagai fondasi modernisasi sistem kerja organisasi.

Langkah ini sekaligus menyelaraskan kebijakan internal dengan visi besar Indonesia menuju 2045.

Pimpinan TNI menilai transformasi digital mempercepat pelayanan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

Selain itu, TNI menekankan penguatan komitmen pimpinan dalam setiap lini organisasi sebagai faktor kunci keberhasilan reformasi.

“Pimpinan harus memperkuat komitmen dan meningkatkan kapasitas teknis personel pengawak reformasi birokrasi,” tegas Richard.

TNI juga menilai peningkatan kualitas SDM menjadi prasyarat utama untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi.

Di sisi lain, TNI menetapkan tiga satuan kesehatan sebagai pelayanan publik unggulan.

Ketiganya meliputi RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito.

Penetapan ini menegaskan fokus TNI dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit dan masyarakat.

Melalui langkah tersebut, TNI ingin memastikan pelayanan publik berjalan efektif, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ke depan, TNI menargetkan reformasi birokrasi berjalan konsisten melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta integritas kelembagaan.