Bekasi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai jawaban atas persoalan stunting ternyata tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Di sejumlah sekolah, muncul keluhan mulai dari makanan basi, bahan baku yang diragukan kualitasnya, hingga kasus keracunan yang menimpa siswa.

Kondisi ini memantik sorotan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi. Pengurus KNPI, JJ Sayyid Fairuz Zaki Adlan, menegaskan perlunya pengawasan ketat agar program bernilai triliunan rupiah itu benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah harus memvalidasi dan mengawasi vendor pengelola MBG agar program tidak berjalan sembarangan. Harus ada SOP yang jelas dan pengawasan real-time dari pemerintah,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

JJ Sayyid menekankan, dengan anggaran mencapai Rp71 triliun dan biaya Rp10.000 per porsi, kualitas makanan seharusnya tidak boleh dipertaruhkan. Masalah makanan basi, katanya, justru menimbulkan tanda tanya besar: apakah pengelola menggunakan bahan baku segar sesuai standar?

Selain menyangkut kualitas makanan, KNPI juga menyoroti beban tambahan yang harus ditanggung guru. Di tengah kesejahteraan yang masih belum merata, banyak guru diminta ikut terlibat mengurus program MBG tanpa kompensasi yang jelas.

“Mereka sudah punya jadwal mengajar yang padat. Kalau ditambah tugas mengelola MBG, itu jelas memberatkan,” ungkapnya.

KNPI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari standar pengadaan, mekanisme distribusi, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan. Evaluasi ini penting agar cita-cita Presiden Prabowo dalam menghadirkan program MBG tidak berbalik arah menjadi kinerja kontraproduktif.

“Kalau pengawasan lemah, bukan hanya rakyat kecil yang dirugikan, tapi juga wibawa pemerintah. Program yang seharusnya menyehatkan malah bisa jadi sumber masalah,” pungkas JJ Sayyid.