Medan – Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 10 Medan, Julpiner Simanungkalit, resmi dicopot dari jabatannya buntut aksi demo siswa yang memprotes ketidakikutsertaan mereka dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025.

Pencopotan ini diumumkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut), Abdul Haris Lubis, pada Senin (17/2/2025) di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara.

Sebanyak 142 siswa SMKN 10 Medan yang seharusnya eligible atau memenuhi syarat untuk mengikuti SNBP, dinyatakan tidak bisa berpartisipasi akibat kelalaian pihak sekolah.

Insiden ini memicu kemarahan siswa, yang kemudian melakukan aksi demonstrasi di lingkungan sekolah untuk menuntut hak mereka agar bisa mengikuti seleksi perguruan tinggi tersebut.

“Sudah, hari ini yang bersangkutan kita berhentikan dari kepala sekolah,” kata Abdul Haris Lubis kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan fatal yang berdampak pada masa depan ratusan siswa.

Dinas Pendidikan Sumut Lakukan Evaluasi

Abdul Haris Lubis menyebutkan bahwa pencopotan ini merupakan langkah awal dalam menangani permasalahan serupa di Sumatera Utara.

Dari total 130 sekolah tingkat SMA dan SMK di Sumut yang mengalami kendala terkait SNBP, SMKN 10 Medan menjadi perhatian utama karena aksi demonstrasi yang dilakukan siswa.

“Belum ada kepala sekolah lain yang kita pecat. Namun, kami sudah melakukan pembinaan agar situasi seperti ini tidak terulang lagi,” jelasnya.

Selain itu, Disdik Sumut berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang mengalami masalah dalam proses pendaftaran SNBP. Mereka juga akan mengawasi ketat kinerja kepala sekolah agar kejadian serupa tidak terjadi di tahun-tahun mendatang.

DPRD Sumut Beri Rekomendasi Pencopotan

Sebelumnya, Komisi E DPRD Sumut bersama Disdik Sumut telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas kasus ini. Dalam RDP tersebut, DPRD Sumut merekomendasikan agar kepala SMKN 10 Medan dicopot dari jabatannya.

“Ada beberapa hasil RDP kita hari ini. Ada sekolah yang sama sekali gagal mengakomodasi siswa hingga menyebabkan demo besar. Kita sudah sepakat untuk mencopot kepala sekolahnya,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sumut, Muhammad Subandi, pada Rabu (12/2/2025).

Subandi menambahkan bahwa SMKN 10 Medan menjadi sorotan karena kasus yang terjadi sangat fatal. Sebanyak 142 siswa yang memiliki prestasi justru kehilangan kesempatan untuk mengikuti SNBP akibat kelalaian sekolah.

Hal ini dinilai tidak bisa ditoleransi dan harus menjadi pelajaran bagi sekolah-sekolah lain di Sumatera Utara.

Pencopotan Julpiner Simanungkalit dari jabatan kepala sekolah diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pihak sekolah lainnya agar lebih teliti dan bertanggung jawab dalam mengurus administrasi akademik siswa.

Disdik Sumut juga meminta agar setiap kepala sekolah lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait SNBP dan seleksi perguruan tinggi lainnya.

Sementara itu, para siswa yang gagal mengikuti SNBP masih berharap adanya solusi dari pemerintah. Beberapa dari mereka mengaku kecewa dan merasa dirugikan karena kehilangan kesempatan emas untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

“Kami ingin ada solusi. Kami sudah belajar dan berusaha keras, tapi malah kehilangan hak kami karena kesalahan sekolah,” ujar salah satu siswa SMKN 10 Medan yang ikut dalam aksi demo.

Dengan adanya kasus ini, diharapkan pemerintah daerah lebih ketat dalam mengawasi sistem pendidikan, terutama dalam hal administrasi akademik yang menentukan masa depan siswa.

Ke depannya, mekanisme pendaftaran SNBP harus diperbaiki agar tidak ada lagi kasus serupa yang merugikan siswa berprestasi.**(sumber: detik.com)