Ikan Tak Masuk Freezer 12 Jam, BGN Ungkap Kelalaian di Balik Keracunan MBG Karo

MEDAN – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya kelalaian dalam penanganan bahan baku ikan yang diduga berkaitan dengan insiden keracunan massal yang dialami ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, hasil investigasi internal menemukan sekitar 200 hingga 300 ekor ikan tidak disimpan di dalam lemari pembeku (freezer), tetapi dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari 12 jam sebelum diolah menjadi makanan.

Menurut Sudaryono, kondisi tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur keamanan pangan.

Penyimpanan bahan baku dalam kondisi yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko pertumbuhan mikroorganisme dan kontaminasi pangan.

Namun, penyebab medis pasti keracunan tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium oleh pihak berwenang.

“Kami temukan ada kelalaian pada proses pengolahan. Ratusan ekor ikan tidak masuk freezer dan dibiarkan di suhu ruang selama belasan jam. Ini adalah kesalahan fatal yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sudaryono saat mengunjungi korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan, Minggu (16/8/2026).

Temuan tersebut mengarah pada persoalan penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan untuk para siswa.

BGN menilai setiap tahapan, mulai dari penerimaan bahan mentah, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi makanan, harus memenuhi standar keamanan pangan.

Sudaryono menegaskan BGN menerapkan kebijakan toleransi nol terhadap kelalaian yang dapat membahayakan keselamatan penerima manfaat program MBG.

Ia meminta pihak yang tidak mampu menjalankan standar kualitas dan higienitas pengolahan makanan untuk tidak memaksakan diri menjalankan tugas tersebut.

Pernyataan BGN itu menempatkan persoalan keamanan pangan sebagai salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan program MBG.

Program tersebut menyasar anak-anak sekolah sehingga kesalahan dalam pengelolaan bahan pangan memiliki konsekuensi langsung terhadap kesehatan penerima manfaat.

BGN Perketat Pengawasan Dapur MBG

Sebagai tindak lanjut insiden di Karo, BGN menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap jaringan dapur MBG di berbagai daerah. Sekitar 27.000 kepala dapur disebut mendapat instruksi untuk meningkatkan supervisi pada seluruh tahapan pengelolaan makanan.

Pengawasan tidak hanya diarahkan pada proses memasak. Pemeriksaan juga mencakup penerimaan bahan mentah, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

BGN juga menyatakan akan mengevaluasi sistem rantai dingin (cold chain) dalam pengelolaan bahan pangan.

Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahan makanan yang membutuhkan pengendalian suhu tetap berada dalam kondisi yang aman sejak diterima hingga diproses.

Insiden Karo menjadi peringatan bahwa pengawasan program MBG tidak cukup berhenti pada pemenuhan jumlah makanan dan distribusi. Kualitas serta keamanan pangan harus menjadi bagian utama dari setiap tahapan pelaksanaan program.

Apalagi, kesalahan dalam pengelolaan bahan pangan berpotensi menimbulkan dampak luas apabila terjadi di dapur yang melayani banyak penerima manfaat.

Karena itu, evaluasi terhadap sistem pengawasan perlu memastikan adanya mekanisme pencegahan, pemeriksaan berkala, pencatatan suhu penyimpanan, serta tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran SOP.

Di tengah proses evaluasi tersebut, kondisi kesehatan para siswa yang menjadi korban dilaporkan mulai membaik.

Sebagian pasien telah menjalani perawatan selama tiga hari, termasuk penanganan intensif bagi pasien yang membutuhkan perawatan di unit Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Sudaryono mengatakan perkembangan kondisi pasien menunjukkan perbaikan dibandingkan saat pertama kali mendapatkan perawatan.

Ia berharap pasien yang kondisinya stabil dapat segera dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke ruang perawatan biasa.

“Kondisi anak-anak sudah hari ketiga. Laporan medis menunjukkan perbaikan dibandingkan saat awal masuk. Saya berharap mereka segera stabil dan bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa dalam satu hingga dua hari ke depan,” ujar Sudaryono.

Meski kondisi pasien membaik, penanganan insiden tidak semestinya berhenti pada pemberian sanksi kepada individu yang dianggap lalai.

BGN perlu memastikan seluruh rangkaian evaluasi dapat mengidentifikasi titik kegagalan sistem, termasuk pengawasan bahan baku, kompetensi petugas, kepatuhan terhadap SOP, serta mekanisme pemeriksaan keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan.

Dalam konteks pemberitaan, temuan kelalaian penyimpanan ikan juga perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai penyebab medis keracunan.

Pernyataan mengenai hubungan sebab-akibat harus merujuk pada hasil pemeriksaan kesehatan dan pengujian laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan.

Publik kini menunggu langkah konkret BGN setelah temuan tersebut.

Perbaikan sistem pengawasan menjadi penting untuk memastikan program MBG tidak hanya mampu menyediakan makanan bagi siswa, tetapi juga menjamin makanan yang disajikan aman dikonsumsi.

Keamanan pangan dalam program nasional menyangkut langsung keselamatan anak-anak. Karena itu, setiap pelanggaran prosedur perlu ditangani secara transparan, terukur, dan berbasis bukti agar insiden serupa tidak kembali terjadi.