638 Prajurit TNI Berangkat Jalankan Misi Perdamaian PBB di Kongo

Jakarta – Sebanyak 638 prajurit TNI berangkat menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo.

Prajurit tersebut tergabung dalam Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI Kontingen Garuda 39-H MONUSCO Tahun Anggaran 2026.

Pemberangkatan berlangsung melalui upacara di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (22/9/2026).

Asisten Operasi Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun memimpin upacara tersebut mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Penugasan ini menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB di wilayah yang menghadapi dinamika keamanan.

Selain menjalankan mandat internasional, para prajurit membawa amanah negara untuk menjaga perdamaian serta mendukung stabilitas keamanan di wilayah penugasan.

Dalam amanat Panglima TNI, Bobby menegaskan pentingnya kesiapan setiap personel menghadapi kondisi keamanan yang masih dinamis.

Situasi tersebut menuntut prajurit menjaga kesiapsiagaan, disiplin, dan profesionalisme selama menjalankan mandat misi PBB.

Panglima TNI juga mengingatkan seluruh personel agar memahami batas kewenangan dan tanggung jawab selama melaksanakan operasi.

“Melaksanakan tugas sesuai mandat PBB, SOP, serta Rules of Engagement (ROE) yang berlaku,” demikian penekanan dalam amanat Panglima TNI.

Pesan tersebut sekaligus menempatkan kepatuhan terhadap aturan sebagai landasan utama setiap tindakan prajurit selama berada di daerah misi.

Fokus pada Perdamaian dan Perlindungan Sipil

Satgas BGC TNI Konga 39-H MONUSCO akan mendukung upaya pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo.

Dalam pelaksanaannya, satgas menjalankan tugas sesuai mandat PBB dan ketentuan yang berlaku dalam misi MONUSCO.

Perlindungan masyarakat sipil menjadi salah satu fokus penting dalam pelaksanaan tugas kontingen Indonesia tersebut.

Karena itu, setiap personel perlu mengedepankan disiplin operasional ketika menghadapi situasi keamanan yang berkembang di lapangan.

Selain itu, Panglima TNI menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pelaksanaan tugas.

Prajurit juga wajib mematuhi ketentuan hukum humaniter internasional sebagai bagian dari tanggung jawab dalam misi perdamaian.

Dengan demikian, pelaksanaan operasi tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan perlindungan masyarakat terdampak konflik.

Kehadiran Kontingen Garuda dalam misi MONUSCO menunjukkan keterlibatan TNI dalam agenda pemeliharaan perdamaian yang dijalankan PBB.

Pada saat yang sama, penugasan tersebut memperkuat kontribusi Indonesia dalam menjaga keamanan internasional melalui jalur diplomasi militer.

Tugas itu juga menjadi kesempatan bagi prajurit TNI untuk menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan mandat internasional.

Selama menjalankan misi, mereka menghadapi tuntutan untuk menjaga integritas, disiplin, serta kepatuhan terhadap aturan operasi.

Seluruh kemampuan tersebut menjadi modal penting bagi satgas dalam menjalankan tugas di tengah kondisi keamanan yang dinamis.

Melalui penugasan Konga 39-H MONUSCO, Indonesia kembali menegaskan kontribusinya dalam mendukung upaya PBB menjaga perdamaian dunia.

Satgas BGC TNI selanjutnya menjalankan mandat dengan mengutamakan profesionalisme, kepatuhan terhadap aturan, penghormatan HAM, dan perlindungan masyarakat sipil.

Penugasan tersebut sekaligus menjadi bentuk pengabdian prajurit kepada negara melalui pelaksanaan misi perdamaian di tingkat internasional.