Proyek IPA DAK Rp1,4 Miliar di Nias Selatan Diduga Terbengkalai

Nias Selatan – Proyek Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1,4 miliar di Desa Hilizalootano Larono, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, diduga terbengkalai meski anggaran proyek disebut telah dicairkan hingga sekitar 90 persen.

Hingga Selasa (12/5/2026), fasilitas air bersih tersebut belum dapat difungsikan dan belum memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Proyek pembangunan IPA, broncaptering, dan sumur dalam terlindungi itu memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.439.800.000.

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Bawoganowo Maju Jaya dengan konsultan pengawas CV Inama Karya Konsulindo.

Berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan sejumlah warga, kondisi proyek dinilai memprihatinkan.

Baca Juga:

“Tetesan Darah Para Patriot” — Prajurit Yonmarhanlan III Jakarta Donorkan Darah Demi Kemanusiaan

Jaringan distribusi pipa air disebut belum memadai dan diduga dipasang tidak sesuai standar teknis.

Selain itu, bangunan sumber air juga dinilai tidak dikerjakan secara maksimal.

Akibatnya, proyek yang menyerap anggaran negara lebih dari Rp1,4 miliar tersebut belum dapat dimanfaatkan masyarakat yang selama ini membutuhkan akses air bersih.

“Informasinya dana pembangunan IPA DAK 2025 ini sudah cair sekitar 90 persen,” ujar salah seorang narasumber kepada wartawan. Narasumber meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga Desa Hilizalootano Larono.

Baca Juga:

M1R dan DPC Jati Asih Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Tanah Gayo

Mereka mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan segera turun tangan untuk memastikan proyek diselesaikan sesuai perencanaan.

FG, salah seorang warga, mengatakan masyarakat sangat membutuhkan keberadaan fasilitas air bersih tersebut.

Menurut dia, hingga kini warga belum merasakan manfaat dari proyek yang dibangun menggunakan dana pemerintah pusat itu.

“Masyarakat sangat membutuhkan air bersih. Kami berharap Dinas PUPR segera memberikan solusi agar pembangunan ini diselesaikan dan dapat dimanfaatkan warga,” kata FG.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlambatan penyelesaian proyek tersebut.

Baca Juga:

Komandan Kodaeral I Hadiri Sertijab dan Peresmian Organisasi Baru TNI AL

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, Kasiaro Ndruru, ST., M.M., juga belum memberikan jawaban atas permintaan konfirmasi yang dikirim wartawan pada Selasa (12/5/2026).

Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan DAK

Persoalan proyek IPA di Kecamatan Mazino itu juga memunculkan pertanyaan terkait mekanisme pengawasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus fisik.

Berdasarkan ketentuan pengelolaan DAK fisik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pencairan dana tahap akhir dilakukan setelah progres pekerjaan memenuhi persyaratan administrasi dan capaian fisik tertentu.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan proyek belum berfungsi dan belum selesai sepenuhnya, sementara dana disebut telah dicairkan hingga sekitar 90 persen.

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara progres pekerjaan dengan realisasi pencairan anggaran.

Sejumlah pihak menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk memeriksa kualitas pekerjaan dan realisasi fisik pembangunan.

Pengawasan dinilai penting agar proyek yang menggunakan dana negara benar-benar tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR juga berulang kali mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan proyek DAK dilakukan secara transparan dan akuntabel, terutama untuk proyek yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat seperti penyediaan air bersih.

Kasus proyek IPA di Nias Selatan kini menjadi sorotan karena menyangkut kebutuhan vital masyarakat terhadap akses air bersih yang layak.

Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar proyek tersebut dapat diselesaikan dan difungsikan secepatnya.

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan belum memberikan penjelasan resmi terkait progres fisik pembangunan, realisasi pencairan anggaran, maupun langkah penyelesaian proyek IPA tersebut.**/Yamu