Panglima TNI Dampingi Menhan Tinjau Lahan Tambang Bermasalah di Kalteng
Murung Raya, 7 April 2026 – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau lahan tambang bermasalah di Kalimantan Tengah. Kunjungan berlangsung di area PT Asmin Koalindo...
Murung Raya, 7 April 2026 – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau lahan tambang bermasalah di Kalimantan Tengah.
Kunjungan berlangsung di area PT Asmin Koalindo Tuhup, Kabupaten Murung Raya, sebagai bagian dari penertiban kawasan hutan dan sumber daya alam.
Pemerintah menyerahkan penguasaan lahan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kegiatan tersebut.
Penyerahan ini dilakukan setelah aparat menyita lahan melalui proses hukum terkait dugaan korupsi sektor pertambangan.
Langkah ini menandai peningkatan penanganan dari pendekatan administratif menuju penegakan hukum pidana.
Pemerintah menargetkan penataan tata kelola sumber daya alam berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan dan tambang.
“Negara harus hadir untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan TNI siap mendukung penuh langkah penertiban tersebut.
“TNI akan bersinergi dengan seluruh pihak untuk memastikan proses berjalan aman dan tertib,” tegasnya.
Penegakan Hukum Diperkuat, Lintas Lembaga Terlibat
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga terlibat dalam upaya penataan kawasan hutan secara berkelanjutan.
Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ikut mengawal aspek pengelolaan sektor pertambangan nasional.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono turut mendukung pengawasan lingkungan dalam proses tersebut.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir untuk memastikan aspek penegakan hukum berjalan optimal.
Kehadiran lintas lembaga ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran di sektor sumber daya alam.
TNI Dukung Program Penertiban Kawasan Hutan
TNI menegaskan komitmen dalam mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto terkait Penertiban Kawasan Hutan.
Program ini bertujuan menata ulang pemanfaatan kawasan hutan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Panglima TNI menilai sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam proses penertiban tersebut.
“TNI siap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam,” ujarnya.
Selain itu, TNI berperan dalam memastikan stabilitas keamanan selama proses penertiban berlangsung.
Langkah ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan.
Pemerintah berharap penanganan kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola sektor pertambangan nasional.
Dengan demikian, penertiban ini diharapkan mampu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan lahan di masa depan.
Langkah tegas ini sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.
