Sabtu, 21 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Politik » Dewan Pertahanan Nasional Resmi Dibentuk: Prabowo Tegaskan Pentingnya Keamanan Negara

Dewan Pertahanan Nasional Resmi Dibentuk: Prabowo Tegaskan Pentingnya Keamanan Negara

  • account_circle Tama
  • calendar_month Jumat, 7 Feb 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bogor, 7 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertahanan adalah aspek vital bagi kelangsungan suatu negara. Dalam sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Prabowo menyoroti bahwa perlindungan bangsa merupakan asas utama dalam kehidupan bernegara.

“Asas pertama adalah asas perlindungan, artinya asas pertahanan,” ujar Prabowo dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa tujuan utama keberadaan negara adalah untuk bertahan hidup (survival), sehingga keamanan dan pertahanan harus menjadi prioritas utama.

Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan DPN sebenarnya telah diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Namun, realisasinya baru terwujud pada 2024, setelah 22 tahun disahkan.

“Kami sekarang memiliki DPN sesuai perintah Undang-Undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002,” tegas Prabowo.

Sidang perdana DPN ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, para anggota DPN juga turut hadir dalam sidang ini.

Sebelumnya, Prabowo telah melantik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN pada Senin, 16 Desember 2024. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris DPN.

Sjafrie menegaskan bahwa tugas utama DPN adalah mengobservasi berbagai persoalan nasional yang berhubungan dengan kedaulatan negara. Ia mencontohkan bahwa DPN bisa ikut berperan dalam penertiban kawasan hutan yang sering disalahgunakan oleh pengusaha kelapa sawit. Menurutnya, pelanggaran hukum dalam sektor ini bisa mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Dalam hal ini, ada peraturan presiden untuk menertibkan kawasan hutan,” kata Sjafrie dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025.

Baca juga :  Putusan MKD Dipertanyakan, Sahroni Kembali Lagi ke Pimpinan Komisi III DPR

Namun, Sjafrie menegaskan bahwa DPN tidak memiliki otoritas operasional. Lembaga ini hanya berperan dalam memberikan rumusan solusi yang kemudian didelegasikan kepada instansi terkait yang memiliki kewenangan eksekusi di lapangan.

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatirkan Ancaman Demokrasi

Meskipun pembentukan DPN disambut baik sebagai langkah memperkuat pertahanan negara, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa kewenangan lembaga ini bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan supremasi sipil.

Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyebut bahwa peran DPN dalam penertiban kawasan hutan berpotensi menghidupkan kembali praktik otoritarianisme ala Orde Baru dan dwifungsi militer.

“Peran DPN dalam penertiban kawasan hutan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pertahanan,” ujar Ardi dalam rilis resminya pada Kamis, 6 Februari 2025.

Ardi menegaskan bahwa kebijakan pertahanan negara tidak boleh berurusan dengan urusan sipil. Menurutnya, upaya menarik DPN ke dalam ranah sipil merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip tata negara yang baik.

“Pembentukan DPN seharusnya hanya untuk kepentingan pertahanan negara, memberikan nasihat serta pertimbangan kepada Presiden dalam menghadapi kemungkinan ancaman perang,” kata Ardi. Ia juga memperingatkan bahwa keterlibatan DPN dalam urusan sipil hanya akan menghidupkan kembali dwifungsi TNI seperti masa Orde Baru.

Pembentukan DPN yang telah tertunda selama dua dekade akhirnya terwujud di era pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, keberadaannya menuai pro dan kontra.

Di satu sisi, DPN diharapkan dapat memperkuat pertahanan nasional dengan mengidentifikasi berbagai ancaman. Di sisi lain, kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dan kemunduran demokrasi tetap menghantui.

Kini, publik menanti bagaimana langkah konkret DPN dalam menjalankan fungsinya tanpa melanggar batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Baca juga :  Usulan Rp70 Miliar, Realisasi Rp20 Miliar, Faisal Minta Musrenbang Bekasi Dibenahi

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas DPN akan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa lembaga ini benar-benar berperan dalam menjaga kedaulatan negara tanpa mengganggu tatanan demokrasi yang telah dibangun selama ini.**(sumber: tempo.co)

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Brimob Jabar Sigap Bantu Warga Terdampak Banjir Bandang di Cikole Lembang

    Brimob Jabar Sigap Bantu Warga Terdampak Banjir Bandang di Cikole Lembang

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    BANDUNG BARAT – Hujan deras yang mengguyur kawasan Lembang pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 14.00 WIB mengakibatkan banjir bandang di Kampung Gamblok, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Banjir membawa material lumpur dan tanah hingga masuk ke permukiman warga RT Marga, menyebabkan sejumlah rumah rusak serta akses jalan tertutup endapan lumpur. Untuk menanggulangi dampak […]

  • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Lakukan Investigasi Terkait Kematian Pekerja di SPBU 34-17120

    UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Lakukan Investigasi Terkait Kematian Pekerja di SPBU 34-17120

    • calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
    • account_circle Nadya
    • 0Komentar

    UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II berjanji akan mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian

  • Marinir Pasmar 3 Tunjukkan Profesionalisme dan Ketangguhan di Momen HUT TNI ke-80

    Marinir Pasmar 3 Tunjukkan Profesionalisme dan Ketangguhan di Momen HUT TNI ke-80

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Sorong – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025 menjadi ajang unjuk kebanggaan dan profesionalisme bagi Korps Marinir Pasmar 3. Bertempat di Alun-Alun Aimas, Jl. Sorong–Aimas, Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, satu kompi prajurit petarung dari Yonif 11 Marinir di bawah pimpinan Lettu Mar Rikko Dwi Swastu […]

  • PTPN IV PalmCo Distribusikan 150 Ton Daging Kurban, Sasar Wilayah Rentan dan Dorong Ekonomi

    PTPN IV PalmCo Distribusikan 150 Ton Daging Kurban, Sasar Wilayah Rentan dan Dorong Ekonomi

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 28 Mei 2026 – PTPN IV PalmCo menyalurkan lebih dari 150 ton daging kurban ke puluhan daerah saat Idul Adha 1447 Hijriah. Perusahaan menyasar masyarakat prasejahtera, yatim piatu, serta warga terdampak bencana di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Program ini melibatkan 1.667 sapi dan 298 kambing yang tersebar di seluruh unit operasional perusahaan. Perusahaan kemudian […]

  • Danpusterad Tutup Bakti TNI AD untuk Rakyat di Mentawai, Serahkan RTLH dan Sumur Bor

    Danpusterad Tutup Bakti TNI AD untuk Rakyat di Mentawai, Serahkan RTLH dan Sumur Bor

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Faisal Ryanggie Fermana
    • 0Komentar

    MENTAWAI – Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), Mochamad Syafei Kasno, secara resmi menutup kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu (24/6/2026). Penutupan program yang telah berlangsung selama beberapa waktu tersebut ditandai dengan upacara resmi sekaligus penyerahan berbagai hasil pembangunan fisik dan bantuan sosial kepada masyarakat setempat. Kegiatan yang berlangsung di […]

  • Kapolri Dampingi Presiden Prabowo Dalam Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba

    Kapolri Dampingi Presiden Prabowo Dalam Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkotika seberat 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menegakkan misi besar Asta Cita untuk melindungi bangsa dari ancaman narkoba yang merusak generasi penerus. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya […]

expand_less