Anto Suroto: Media Penentu Jembatan Bangsa, Pemerintah Harus Jaga Kesejahteraan Wartawan

Jakarta – Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina DPP MIO Indonesia, Anto Suroto, SE, MSc, MM, menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

Menurutnya, media memegang peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Masalah di Indonesia tidak akan pernah selesai bila peran media belum maksimal menjembatani hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan informasi akurat dan tidak membingungkan,” ujar Anto dalam dialog bersama penggiat bisnis dan insan media di Sekretariat APIKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (7/9/2025).

Anto menyoroti kejenuhan publik terhadap pemberitaan yang cenderung menghasut atau hanya menyalahkan pemerintah.

Padahal, kata dia, pemerintah tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijakan.

“Kalau ada kebijakan yang kurang tepat, luruskan supaya lebih tepat sasaran. Jangan sekadar menjelekkan,” tegasnya.

Media sebagai Industri Kreatif

Anto mendorong media untuk menempatkan diri sebagai bagian dari industri kreatif.

Menurutnya, pemberitaan yang membangun optimisme bangsa akan berdampak positif terhadap iklim usaha dan stabilitas ekonomi nasional.

“Masih sedikit liputan mengenai peluang wirausaha di daerah yang punya potensi mineral atau agrobisnis. Padahal, itu bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung infrastruktur logistik darat maupun laut,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan wartawan, terutama di era media daring yang tumbuh pesat.

“Keberadaan media online adalah konsekuensi perkembangan teknologi digital. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan wartawan, khususnya di perusahaan media kecil,” ucap Anto.

Menurutnya, wartawan layak mendapat akses yang sama dengan profesi lain, termasuk kemudahan memiliki rumah subsidi.

Selain soal media, Anto juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam mendorong UMKM agar bisa naik kelas.

Ia menilai koordinasi antarinstansi sering kali tidak sejalan sehingga membingungkan pelaku usaha.

“Pemerintah jangan setengah hati membantu UMKM. Mereka butuh kepastian arah, bukan kebijakan yang tumpang tindih,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anto juga memperkenalkan program Janda Wirausaha Mandiri yang tengah digagas APIKI.

Program ini menyiapkan infrastruktur usaha di tiga lokasi di Jakarta, Cempaka Putih, Tebet Ecopark, dan Bambu Apus Taman Mini, sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembukaan lapangan kerja baru.

“Membangun Indonesia adalah tugas kita bersama. Media, pemerintah, dan pelaku usaha harus berada pada barisan yang sama demi Indonesia yang lebih maju,” tutupnya.

Sumber: Humas MIO Indonesia