Empat Bulan Kompensasi Menggantung, Sarwin: Jangan Korbankan Hak Warga!

KOTA BEKASI – Tunggakan kompensasi dampak pengelolaan sampah selama empat bulan bagi masyarakat di sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu menjadi sorotan DPRD Kota Bekasi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi didesak segera mencairkan pembayaran tersebut tanpa menjadikan pembahasan perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai alasan penundaan.

Desakan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar Solidaritas, Sarwin Edi Saputra, dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Bekasi yang membahas perpanjangan kerja sama pengelolaan sampah antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sarwin menegaskan, persoalan administrasi maupun pembahasan kontrak antarpemerintah daerah tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas pengelolaan sampah.

“Persoalan perpanjangan perjanjian kerja sama antara Pemkot Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh menjadi alasan tertundanya hak masyarakat,” ujar Sarwin.

Menurutnya, pembayaran kompensasi harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Terlebih, masyarakat telah menunggu realisasi hak mereka selama empat bulan.

“Saya mendorong agar hak warga segera dibayarkan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena persoalan perjanjian kerja sama,” katanya.

Sarwin menjelaskan, besaran kompensasi yang diterima masyarakat berbeda berdasarkan wilayah kelurahan.

Warga Kelurahan Bantargebang disebut menerima kompensasi sekitar Rp150 ribu per bulan. Sementara itu, masyarakat di Kelurahan Ciketing Udik, Sumur Batu, dan Cikiwul menerima sekitar Rp400 ribuan per bulan.

Dengan tunggakan selama empat bulan, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai waktu dan mekanisme pencairan kompensasi tersebut.

Sarwin juga mengungkapkan kekhawatiran adanya rencana pembayaran secara bertahap. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kompensasi kemungkinan baru dibayarkan untuk dua bulan terlebih dahulu, sedangkan dua bulan sisanya menyusul pada bulan berikutnya.

Ia menilai skema tersebut perlu menjadi perhatian serius karena masyarakat seharusnya tidak terus dibebani persoalan administrasi dan proses perpanjangan kerja sama antarpemerintah daerah.

“Kalau hak warga empat bulan, bayarkan saja empat bulan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” tegasnya.

Dalam rapat gabungan tersebut, sejumlah perangkat daerah turut hadir, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Kerja Sama, serta Asisten Daerah I, II, dan III.

Sarwin menduga keterlambatan pencairan kompensasi berkaitan dengan proses pembahasan perjanjian kerja sama antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta.

Berita sebelumnya: TMMD Ke-130 Kodim 1808/Mansel Tuntas, Danrem 182/JO Pimpin Penutupan

Namun, ia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak memperpanjang ketidakpastian bagi masyarakat terdampak.

Ia mengingatkan, persoalan pengelolaan sampah di Kota Bekasi tidak hanya berkaitan dengan TPST Bantargebang, tetapi juga TPA Sumur Batu. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat di sekitar lokasi tersebut.

Menurut Sarwin, kompensasi dampak pengelolaan sampah bukan sekadar urusan administrasi dalam dokumen kerja sama antarpemerintah. Pembayaran tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban kepada masyarakat yang terdampak aktivitas pengelolaan sampah.

Ia berharap Pemkot Bekasi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan empat bulan sekaligus memberikan kepastian mengenai jadwal pencairan kepada warga penerima kompensasi.

“Jangan sampai karena kita sedang membicarakan perpanjangan kerja sama, hak masyarakat justru tertunda. Kepentingan warga harus menjadi prioritas,” pungkas Sarwin.