BGN Tutup 43 Dapur SPPG karena Menu Ramadan Tidak Sesuai Standar
"BGN menilai partisipasi publik menjadi bagian penting dalam pengawasan pelaksanaan program MBG agar kualitas layanan tetap terjaga"
Nasional – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup 43 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia karena dinilai menyajikan menu Ramadan yang tidak sesuai standar program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penutupan dilakukan pada Senin, 3 Maret 2026, setelah BGN melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Langkah tegas tersebut diambil setelah proses verifikasi lapangan, pemeriksaan dokumen operasional, serta evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan penyelenggara dapur SPPG terhadap standar pelayanan program MBG.
BGN menyatakan bahwa tindakan penutupan merupakan bentuk penegakan standar mutu makanan dalam program pemenuhan gizi yang saat ini dijalankan secara nasional.
Hingga awal Maret 2026, tercatat sekitar 24.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari implementasi program tersebut.
Program MBG sendiri dirancang untuk memastikan kelompok sasaran, khususnya anak-anak sekolah dan penerima manfaat lainnya, memperoleh makanan bergizi dengan standar kualitas tertentu.
Karena itu, penyedia layanan dapur diwajibkan mematuhi standar menu, kebersihan, keamanan pangan, serta ketentuan operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut BGN, penutupan dilakukan karena sejumlah dapur terbukti tidak memenuhi standar menu Ramadan yang telah ditentukan.
Pelanggaran tersebut mencakup ketidaksesuaian komposisi gizi, kualitas bahan makanan, hingga prosedur penyajian yang tidak mengikuti pedoman operasional.
Selain melakukan sidak, BGN juga menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengeluhkan kualitas makanan yang diterima selama pelaksanaan program tersebut.
Dilansir dari laman Instagram @sidakbgn, BGN menegaskan bahwa penerima manfaat maupun orang tua penerima manfaat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan jika makanan yang diterima dinilai tidak layak atau tidak sesuai standar program.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan langsung kepada pengelola dapur SPPG setempat atau menghubungi Badan Gizi Nasional melalui layanan pengaduan yang tersedia, yakni hotline 127 atau melalui WhatsApp di nomor +62-811-1000-8008.
BGN menilai partisipasi publik menjadi bagian penting dalam pengawasan pelaksanaan program MBG agar kualitas layanan tetap terjaga dan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Penutupan Terjadi di Sejumlah Provinsi
Berdasarkan hasil evaluasi, penutupan dapur SPPG tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Di Provinsi Banten, dua dapur ditutup yakni SPPG Serang Anyar Kosambironyok 2 serta SPPG Lebak Gunungkencana Sukanegar.
Di wilayah DKI Jakarta, satu dapur yang dihentikan operasinya berada di Jakarta Barat, tepatnya SPPG Cengkareng Barat 3.
Sementara di Jawa Barat, terdapat tujuh dapur yang ditutup.
Lokasi tersebut meliputi Tasikmalaya Sariwangi Sirnasari 2, Bandung Soreang Cingcin 2, Bandung Soreang Pagaden Kamarung 1, Garut Cibatu Padasuka, Subang Kalijati Kalijati Timur 2, Subang Pagaden Kamarung 1, serta Garut Cibatu Padasuka 2.
Di Jawa Tengah, BGN menutup tiga dapur SPPG yang berada di Temanggung Giyanti, Sragen Tanon Gading, dan Brebes Banjarharjo Cikakak.
Jumlah penutupan terbanyak terjadi di Jawa Timur dengan total 17 dapur.
Beberapa di antaranya berada di wilayah Nganjuk, Ngawi, Sumenep, Bojonegoro, Jember, Situbondo, Banyuwangi, hingga Madiun.
Selain di Pulau Jawa, penutupan juga terjadi di sejumlah wilayah luar Jawa.
Di Kalimantan Barat terdapat dua dapur yang dihentikan operasionalnya, yakni di Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara.
Sementara di Kalimantan Timur terdapat satu dapur yang ditutup di Kutai Kartanegara.
Di Kalimantan Tengah, dua dapur juga dihentikan operasionalnya, masing-masing berada di Pulang Pisau dan Katingan.
BGN juga menutup satu dapur SPPG di Kepulauan Riau yang berlokasi di Tanjung Pinang Timur.
Sementara di Nusa Tenggara Barat terdapat lima dapur yang dihentikan operasionalnya, tersebar di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Dompu.
Penutupan lainnya terjadi di Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang, serta di Sumatera Utara yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai.
BGN menegaskan bahwa seluruh dapur yang ditutup tidak diperkenankan kembali beroperasi sebelum melakukan perbaikan menyeluruh terhadap standar operasional serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pemerintah menyatakan akan terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
BGN juga mengimbau seluruh pengelola dapur SPPG agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam penyusunan menu Ramadan yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Pengawasan berkala serta pelaporan masyarakat diharapkan dapat menjadi mekanisme kontrol untuk menjaga kualitas layanan program nasional tersebut.**/red
