Kamis, 19 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Hukum » Hina dan Usir Wartawan, Kadis LH Kabupaten Bekasi Dilaporkan ke Polisi

Hina dan Usir Wartawan, Kadis LH Kabupaten Bekasi Dilaporkan ke Polisi

  • account_circle Tama
  • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KABUPATEN BEKASI – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, dilaporkan ke Polres Metro Bekasi atas dugaan penghinaan dan pengusiran terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.

Laporan tersebut dibuat wartawan Kimsan Indra Simaremare pada Kamis (8/10/2026), setelah sebelumnya ia mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi terkait persoalan kedinasan.

Laporan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Oktober 2026 pukul 17.33 WIB.

Berdasarkan dokumen laporan yang disampaikan pelapor, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Peristiwa yang menjadi dasar laporan disebut terjadi pada Selasa (6/10/2026) di Kantor DLH Kabupaten Bekasi.

Menurut keterangan Kimsan dalam laporan polisi, dirinya datang bersama dua rekannya untuk melakukan konfirmasi kepada kepala dinas dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik.

Namun, menurut versi pelapor, proses konfirmasi tersebut berujung pada pengusiran dan ucapan yang dinilai merendahkan dirinya.

Dalam uraian laporan, Kimsan menyebut terlapor mengucapkan, “Aku hanya mengusir kau aja, karena jelek muka mu, bau badan mu.”

Pelapor juga mencantumkan ucapan lain yang disebut disampaikan terlapor, yakni, “Saya tidak menghina tapi memang sudah hina.”

Ucapan tersebut menjadi bagian dari materi yang dilaporkan kepada kepolisian untuk diperiksa dan dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinator Aksi Minta Penanganan Objektif

Koordinator Aksi Solidaritas Wartawan Bekasi Raya, Paulus Simalango, S.H., menilai keputusan Kimsan menempuh jalur hukum perlu dihormati.

Menurut Paulus, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara seorang pejabat dan wartawan, tetapi juga menyentuh persoalan penghormatan terhadap profesi jurnalistik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan memperoleh informasi.

Baca juga :  Penangkapan dan Penahanan AS Dipersoalkan, Polsek Rawalumbu jadi Sorotan

Berita lainnya: BPJS Bekasi Telusuri Dugaan Percaloan Klaim JHT, Layanan Ditegaskan Gratis

Ia menegaskan pejabat publik tetap memiliki hak memberikan klarifikasi, menyampaikan keberatan, atau membantah informasi yang dinilai tidak tepat.

Namun, menurut Paulus, perbedaan pandangan antara pejabat dan wartawan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum dan etika komunikasi publik.

“Persoalan ini bukan semata-mata tentang seorang wartawan yang merasa dihina, tetapi juga menyangkut bagaimana pejabat publik menghormati profesi jurnalistik. Kami meminta kepolisian menangani laporan secara profesional, objektif, dan transparan,” kata Paulus Simalango, S.H.

Paulus juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi secara objektif terhadap peristiwa tersebut.

Ia menekankan evaluasi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya mendahului proses hukum atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu sebelum pemeriksaan selesai.

Menurut dia, solidaritas wartawan yang direncanakan pada 15 Oktober 2026 merupakan bentuk penyampaian sikap dan kepedulian terhadap perlindungan profesi jurnalistik.

Kimsan mengatakan dirinya memilih jalur hukum agar dugaan peristiwa tersebut dapat diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.

“Saya datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, bukan mencari persoalan pribadi. Karena merasa direndahkan, saya memilih menempuh jalur hukum agar kejadian ini dapat diperiksa secara adil,” ujar Kimsan.

Dalam laporan tersebut, pelapor mencantumkan dugaan pelanggaran Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 436 KUHP juga dicantumkan sebagai ketentuan subsidair dalam laporan.

Pencantuman pasal dalam laporan polisi belum menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana merupakan bagian dari proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, serta pembuktian oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Baca juga :  Tiga ASN Bekasi Utara Diduga Terlibat Narkoba, Aktivis Desak Audit Gaya Hidup

Hingga berita ini disusun, keterangan dari Syafri Donny Sirait mengenai dugaan ucapan dan peristiwa pengusiran tersebut belum tercantum dalam informasi yang diterima redaksi.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala DLH Kabupaten Bekasi maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa tersebut.

Di tengah proses hukum yang mulai berjalan, seluruh pihak perlu menghormati asas praduga tak bersalah.

Rencana aksi solidaritas wartawan pada 15 Oktober 2026 juga diharapkan berlangsung secara tertib serta tetap berada dalam koridor hukum.

Perkara ini selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk memeriksa fakta, keterangan para pihak, dan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

(Rls/Redaksi)

FAQ

Mengapa Kepala DLH Kabupaten Bekasi dilaporkan ke polisi?

Kepala DLH Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait dilaporkan wartawan Kimsan Indra Simaremare ke Polres Metro Bekasi atas dugaan penghinaan dan pengusiran saat pelapor menjalankan tugas jurnalistik. Laporan tersebut dibuat pada 8 Oktober 2026.

Kapan peristiwa dugaan penghinaan dan pengusiran wartawan terjadi?

Menurut keterangan pelapor dalam laporan polisi, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 6 Oktober 2026, ketika Kimsan Indra Simaremare bersama dua rekannya mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk melakukan konfirmasi terkait persoalan kedinasan.

Apa yang dilaporkan Kimsan Indra Simaremare kepada polisi?

Kimsan melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam laporan, pelapor juga mencantumkan Pasal 433 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Apakah laporan polisi tersebut berarti Kadis LH Kabupaten Bekasi telah terbukti bersalah?
Apakah Kepala DLH Kabupaten Bekasi masih memiliki hak untuk memberikan klarifikasi?

Ya. Kepala DLH Kabupaten Bekasi memiliki hak untuk memberikan keterangan, klarifikasi, dan pembelaan sesuai ketentuan hukum. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terlapor maupun pihak terkait lainnya.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Meriahkan HUT ke-80 RI, Lanud Sultan Hasanuddin Pamerkan Alutsista TNI AU

    Meriahkan HUT ke-80 RI, Lanud Sultan Hasanuddin Pamerkan Alutsista TNI AU

    • calendar_month Senin, 11 Agt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Makassar – Suasana Trans Studio Mall Makassar akhir pekan ini dipenuhi rasa bangga dan penasaran. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Lanud Sultan Hasanuddin menggelar Pameran Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam), Minggu (10/8/2025). Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., menjelaskan bahwa pameran ini tak hanya menjadi ajang edukasi, […]

  • Bupati Dony Groundbreaking Pembangunan RS Mitra Plumbon Sumedang

    Bupati Dony Groundbreaking Pembangunan RS Mitra Plumbon Sumedang

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Kabupaten Sumedang semakin memperkuat layanan kesehatan dengan hadirnya rumah sakit baru, RS Mitra Plumbon Sumedang. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, di Jalan Prabu Gajah Agung, Desa Jatihurip, Senin (25/08/2025). Bupati Dony menegaskan, pembangunan rumah sakit ini bukan sekadar simbol, tetapi batu harapan bagi derajat kesehatan masyarakat. Saat ini, Sumedang […]

  • Danlanal Bandung Lepas 23 Casis TNI AL di Mako Lanal Bandung

    Danlanal Bandung Lepas 23 Casis TNI AL di Mako Lanal Bandung

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Bandung – Semangat dan harapan terpancar dari wajah 23 calon prajurit TNI Angkatan Laut yang dilepas keberangkatannya oleh Komandan Lanal Bandung, Kolonel Laut (P) Erfan Indra Darmawan, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., CIQaR., di Mako Lanal Bandung, Jalan Aria Jipang No. 8, Rabu (24/9/2025). Mereka adalah putra-putri terbaik yang telah lolos seleksi di tingkat daerah Sub Panda […]

  • TMMD Sorsel Tanam 500 Pohon Produktif

    TMMD Sorsel Tanam 500 Pohon Produktif

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Sorong Selatan, 27 Juli 2026 – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Kodim 1807/Sorong Selatan menanam 500 pohon produktif di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Senin (27/7/2026). Kegiatan pada hari ke-12 pelaksanaan TMMD atau H+11 itu bertujuan memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tanaman bernilai ekonomi. […]

  • Khitanan Deardo Bins Purba: Perpaduan Nilai Religius dan Budaya di Tengah Modernisasi

    Khitanan Deardo Bins Purba: Perpaduan Nilai Religius dan Budaya di Tengah Modernisasi

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Khitanan Deardo Bins Purba bukan hanya sebuah perayaan keluarga, tetapi menjadi simbol harmonisasi antara agama dan budaya

  • Bakamla RI Bina Rapala Batam, Tingkatkan Kapasitas dan Dorong Ekonomi Pesisir

    Bakamla RI Bina Rapala Batam, Tingkatkan Kapasitas dan Dorong Ekonomi Pesisir

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Batam – Bakamla RI melalui Pangkalan Bakamla Batam menggelar pembinaan terhadap 30 Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pangkalan Bakamla Batam, Rabu (24/9/2025), ini bertujuan memperkuat kapasitas Rapala sekaligus membuka peluang kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto, S.E., M.Tr.Hanla, menegaskan pentingnya peran Rapala […]

expand_less