Prabowo Bertolak ke Washington Hari Ini, Teken Tarif Resiprokal

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, Senin (16/2/2026), untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Agenda utama lawatan tersebut adalah pembahasan penguatan hubungan bilateral dan penandatanganan kesepakatan tarif dagang resiprokal yang telah dirundingkan sejak April 2025.

Prabowo dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia.

Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Berdasarkan keterangan resmi yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Senin (16/2/2026).

Presiden diagendakan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden AS untuk membahas penguatan hubungan Indonesia – Amerika Serikat.

Selain isu diplomatik, kedua kepala negara juga dijadwalkan membahas kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi, termasuk perjanjian dagang yang tengah difinalisasi.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis Sekretariat Kabinet dalam pernyataan resminya.

Fokus utama pertemuan adalah penyelesaian dan penandatanganan perjanjian tarif dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Selain kedua presiden, sejumlah pejabat ekonomi dan energi turut terlibat dalam proses negosiasi yang telah berlangsung hampir satu tahun.

Pertemuan berlangsung dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI ke Washington DC pada pertengahan Februari 2026.

Kesepakatan tarif dinilai akan berdampak langsung terhadap daya saing ekspor nasional, terutama sektor padat karya.

Negosiasi telah dirampungkan di tingkat teknis dan kini menunggu penandatanganan resmi kedua kepala negara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa proses negosiasi tarif resiprokal telah selesai.

Pemerintah, kata dia, kini tinggal menunggu penandatanganan oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump.

Airlangga belum membeberkan secara rinci isi kesepakatan tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah akan mengumumkan hasil negosiasi setelah dokumen resmi ditandatangani kedua kepala negara.

“Setelah penandatanganan, masing-masing pemerintah juga harus melaporkan hasilnya kepada dewan legislatif,” ujarnya dalam keterangan sebelumnya.

Langkah itu menunjukkan bahwa meski negosiasi telah tuntas di tingkat eksekutif, implementasi kebijakan tetap memerlukan mekanisme konstitusional di masing-masing negara.

Dunia Usaha Harap Tarif Lebih Kompetitif

Dari kalangan pelaku usaha, harapan besar disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani.

Ia mengungkapkan bahwa pada Kamis pekan lalu dirinya bersama sejumlah pengusaha mendatangi Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempersiapkan agenda business summit di Amerika Serikat.

Shinta berharap pertemuan bisnis tersebut mampu menghasilkan kesepakatan tarif yang lebih kompetitif, khususnya bagi sektor-sektor padat karya yang selama ini sensitif terhadap kebijakan tarif dan hambatan perdagangan.

“Semoga bisa bermanfaat buat kami terutama yang hubungannya dengan tarif-tarif. Kita masih mengharapkan sektor-sektor padat karya bisa mendapatkan tarif yang lebih baik,” kata Shinta.

Pernyataan itu mencerminkan kepentingan dunia usaha yang menantikan hasil konkret dari diplomasi ekonomi pemerintah.

Sektor tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk manufaktur ringan selama ini menjadi tulang punggung ekspor sekaligus penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Perubahan tarif ekspor–impor berpotensi memengaruhi daya saing harga dan kelangsungan usaha.

Kunjungan kerja Presiden ke Amerika Serikat juga dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah menempatkan diplomasi ekonomi sebagai prioritas.

Di tengah dinamika perdagangan global dan persaingan rantai pasok internasional, Indonesia berupaya mengamankan akses pasar sekaligus memperluas peluang investasi.

Namun demikian, detail teknis mengenai besaran tarif, cakupan komoditas, serta skema implementasi masih menunggu pengumuman resmi pascapenandatanganan.

Transparansi isi perjanjian menjadi krusial agar publik dan pelaku usaha dapat memahami dampak serta implikasinya terhadap perekonomian nasional.

Dengan agenda yang terfokus pada kerja sama strategis dan finalisasi perjanjian dagang, kunjungan Presiden Prabowo ke Washington DC menjadi momentum penting dalam hubungan Indonesia – Amerika Serikat.

Hasil konkret dari pertemuan tersebut akan menjadi tolok ukur efektivitas diplomasi ekonomi pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional.**/red