Waspada Urbanisasi Pascalebaran, DPRD Bekasi Soroti Ancaman Pengangguran

KOTA BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai lonjakan arus urbanisasi pascalebaran 2026 yang berpotensi memicu berbagai persoalan sosial baru.

Peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya jumlah pendatang yang masuk ke wilayah penyangga ibu kota tersebut usai momentum Hari Raya Idul Fitri.

Ahmadi, yang akrab disapa Madong, menilai arus perpindahan penduduk ke Kota Bekasi tidak bisa dipandang sebagai fenomena musiman semata.

Menurut dia, tanpa pengelolaan dan antisipasi yang matang, urbanisasi justru berisiko memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di daerah.

“Urbanisasi ini harus menjadi perhatian serius. Kalau tidak diantisipasi dengan baik, akan muncul masalah baru seperti pengangguran dan persoalan sosial lainnya,” kata Ahmadi, Kamis (26/3/2026).

Sebagai wilayah penyangga Jakarta, Kota Bekasi selama ini menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah yang ingin mencari pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup.

Faktor kedekatan geografis dengan pusat ekonomi nasional serta peluang kerja di sektor industri dan jasa menjadi daya tarik utama.

Namun, Ahmadi menilai realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan para pendatang.

Ia menyoroti masih banyak pendatang yang datang tanpa bekal keterampilan memadai, sehingga kesulitan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

“Banyak yang datang dengan harapan besar, tapi tidak semuanya punya keterampilan yang cukup. Ini yang kemudian berpotensi menambah angka pengangguran,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Ahmadi, diperparah oleh terbatasnya ketersediaan lapangan kerja di Kota Bekasi.

Ia menegaskan, pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh pencari kerja yang terus bertambah setiap tahunnya.

“Pemerintah daerah juga belum bisa mengakomodasi semua pencari kerja yang ada. Ini menjadi tantangan yang harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.

Selain sektor ketenagakerjaan, Ahmadi juga menyoroti dampak urbanisasi terhadap infrastruktur dan layanan publik.

Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan, kata dia, berpotensi membebani fasilitas umum yang sudah ada.

Menurutnya, sektor transportasi, layanan kesehatan, hingga ketersediaan perumahan menjadi titik rawan yang harus diantisipasi sejak dini.

Jika tidak, kualitas pelayanan publik berisiko menurun dan memicu ketimpangan sosial di masyarakat.

“Kalau jumlah penduduk terus bertambah tanpa kontrol, fasilitas umum seperti transportasi, kesehatan, dan perumahan akan semakin terbebani,” ucapnya.

Lebih jauh, Ahmadi mengingatkan bahwa tekanan terhadap infrastruktur juga dapat memicu persoalan turunan lainnya, seperti meningkatnya jumlah masyarakat rentan dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru di wilayah perkotaan.

Dorongan Langkah Antisipatif Pemerintah Daerah

Ahmadi menegaskan bahwa persoalan urbanisasi bukan hanya soal meningkatnya jumlah pendatang, melainkan juga menyangkut kesiapan kota dalam mengelola pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

“Ini bukan hanya soal jumlah pendatang, tapi bagaimana kesiapan kota dalam menampung mereka. Kalau tidak siap, dampaknya akan meluas,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi agar segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi lonjakan urbanisasi.

Salah satu langkah awal yang dinilai penting adalah melakukan pendataan terhadap pendatang baru secara sistematis.

Pendataan tersebut, menurutnya, dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam perencanaan kebutuhan layanan publik dan penyediaan lapangan kerja.

Selain itu, Ahmadi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan kerja dan pembinaan keterampilan.

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan para pendatang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk lebih aktif menciptakan peluang kerja baru, baik melalui penguatan sektor industri lokal maupun mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Kami berharap ada langkah nyata, baik dalam pendataan maupun pembinaan pendatang, agar urbanisasi ini tidak menjadi beban sosial di kemudian hari,” tandasnya.

Peringatan dari DPRD ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk tidak sekadar merespons fenomena urbanisasi secara reaktif.

Dibutuhkan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang agar pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi tetap sejalan dengan kapasitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.**/frm