Minggu, 22 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Berita » Usai Skandal Pungli Dishub, DPRD Kota Bekasi Desak Reformasi Total Sistem KIR

Usai Skandal Pungli Dishub, DPRD Kota Bekasi Desak Reformasi Total Sistem KIR

  • account_circle Firman Ugm
  • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI – DPRD Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kendaraan angkutan, khususnya pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor (KIR), menyusul mencuatnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan lima oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi.

Legislator menilai kasus tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pelayanan publik agar praktik serupa tidak kembali terulang.

Desakan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menanggapi viralnya video yang memperlihatkan dugaan pemerasan terhadap sopir truk oleh sejumlah petugas Dishub di Pos Poncol, Bekasi Timur.

Peristiwa tersebut memicu perhatian publik sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Menurut Sardi, kasus tersebut menjadi peringatan serius bahwa sistem pelayanan dan pengawasan yang masih memberikan ruang interaksi langsung antara petugas dengan pengguna layanan berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

“Sistem yang masih membuka ruang interaksi langsung antara petugas dan pengemudi berpotensi memunculkan praktik penyalahgunaan wewenang,” ujar Sardi, Sabtu (1/8/2026).

Ia menegaskan, reformasi yang dibutuhkan bukan hanya menyasar aspek penindakan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga memperbaiki sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.

Sebagai salah satu langkah konkret, DPRD mendorong Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membangun fasilitas pengandangan kendaraan bagi angkutan yang masa berlaku uji KIR-nya telah habis.

Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut akan memberikan kepastian prosedur dalam penegakan aturan sekaligus mengurangi potensi terjadinya transaksi ilegal di lapangan.

“Peristiwa ini harus menjadi evaluasi bersama. Kami meminta Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan tempat pengandangan kendaraan bagi kendaraan yang KIR-nya sudah tidak berlaku agar penegakan aturan berjalan lebih transparan dan peluang pungli bisa ditutup,” kata Sardi.

Baca juga :  Aslog Danpasmar 3 Hadiri Paritrana Awards 2025, Tegaskan Dukungan pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ia menjelaskan, melalui mekanisme pengandangan, kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan dapat langsung diamankan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, proses penindakan tidak lagi bergantung pada negosiasi di lokasi pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar.

Selain itu, Sardi menilai reformasi pelayanan publik harus diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu meminimalkan ruang penyimpangan.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membangun tata kelola yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu menjamin integritas aparatur.

“Pemerintah harus membangun sistem pelayanan yang akuntabel, transparan, dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat sehingga penyimpangan tidak mudah terjadi,” tegasnya.

Evaluasi SOP dan Penguatan Kewenangan PPNS

Dalam kesempatan itu, Sardi juga mengingatkan bahwa seluruh proses penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa kewenangan penyidikan berada pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjalankan tugas sesuai ketentuan serta berkoordinasi dengan kepolisian.

Karena itu, menurutnya, petugas yang tidak memiliki kewenangan sebagai PPNS tidak diperkenankan melakukan tindakan penyidikan di lapangan.

Kepatuhan terhadap regulasi dinilai menjadi fondasi penting untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat yang menjalankan tugas.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti keterbatasan jumlah PPNS di lingkungan Dishub Kota Bekasi.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan karena sebagian besar petugas lapangan bukan merupakan penyidik yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.

“Jumlah PPNS yang terbatas harus menjadi perhatian pemerintah. Penataan personel, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembagian tugas sesuai kewenangan menjadi bagian penting dalam reformasi pengawasan,” ujarnya.

Baca juga :  Simulator Gempa Bekasi Perkuat Edukasi Mitigasi Dini

Atas dasar itu, DPRD mendesak Pemkot Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan KIR.

Evaluasi tersebut mencakup penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), penguatan fungsi pengawasan internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembenahan sistem pelayanan agar lebih profesional, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Kasus dugaan pungli di Pos Poncol, Bekasi Timur, menurut Sardi, semestinya menjadi pelajaran bagi seluruh perangkat daerah bahwa pelayanan publik harus dibangun berdasarkan prinsip akuntabilitas dan integritas.

Ia berharap perhatian publik tidak hanya berhenti pada proses penindakan terhadap lima oknum petugas Dishub yang telah direkomendasikan menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tetapi juga mendorong lahirnya perubahan sistem yang lebih mendasar.

“Jangan sampai perhatian publik berhenti pada kasus yang viral. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem diperbaiki sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin profesional, aparat terlindungi karena bekerja sesuai aturan, dan celah terjadinya pungli benar-benar ditutup,” pungkasnya.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik.

Reformasi yang menyentuh aspek regulasi, pengawasan, sumber daya manusia, dan mekanisme penindakan dinilai menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik, sekaligus memastikan penegakan hukum di bidang transportasi berjalan sesuai prinsip transparansi, profesionalisme, dan kepastian hukum.**/Ugm

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Berita Lainnya

  • Koramil Tangerang dan Serpong Gelar Patroli Malam, Pastikan Wilayah Tetap Kondusif

    Koramil Tangerang dan Serpong Gelar Patroli Malam, Pastikan Wilayah Tetap Kondusif

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tangerang, 15 Juni 2026 – Koramil 01/Tgr dan Koramil 03/Serpong menggelar patroli malam terpadu guna menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Kegiatan berlangsung pada Senin malam dengan melibatkan personel Kodim 0506/Tgr bersama Komponen Pendukung di wilayah binaan masing-masing. Petugas menjalankan patroli sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasaran patroli […]

  • Polsek Cabangbungin Amankan Satu Motor Tanpa Dokumen dalam Operasi Kejahatan

    Polsek Cabangbungin Amankan Satu Motor Tanpa Dokumen dalam Operasi Kejahatan

    • calendar_month Minggu, 23 Nov 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Bekasi — Polsek Cabangbungin kembali meningkatkan kesiapsiagaan dengan menggelar operasi kejahatan jalanan pada Minggu dini hari (23/11/2025). Operasi ini difokuskan untuk menekan potensi tindak kriminal 3C (curat, curas, curanmor), tawuran remaja, hingga ancaman terorisme di kawasan utara Kabupaten Bekasi. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 00.30 WIB itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Cabangbungin AKP Alex Chandra, […]

  • Dibongkar! Kelompok Parkir Liar Raup Rp90 Juta per Bulan di Pademangan

    Dibongkar! Kelompok Parkir Liar Raup Rp90 Juta per Bulan di Pademangan

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta — Praktik parkir liar dengan keuntungan fantastis akhirnya terbongkar. Dalam gelaran Operasi Berantas Jaya 2025, Polres Metro Jakarta Utara mengungkap sindikat parkir ilegal di kawasan apartemen Pademangan yang disebut-sebut meraup hingga Rp90 juta setiap bulan dari pungutan liar. Dari pengungkapan ini, 19 orang diamankan dan 37 kendaraan disita sebagai barang bukti. Mereka diduga menjalankan […]

  • Danlantamal I Sambut Kedatangan Pesawat Tempur TNI AU di Medan Perkuat Antar Matra

    Danlantamal I Sambut Kedatangan Pesawat Tempur TNI AU di Medan Perkuat Antar Matra

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Peningkatan profesionalisme prajurit dan sinergitas di lingkungan TNI adalah kunci utama menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI

  • Hari Anak Nasional, Dufan Hadirkan Keceriaan bagi 400 Anak

    Hari Anak Nasional, Dufan Hadirkan Keceriaan bagi 400 Anak

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Ancol Taman Impian berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merayakan Hari Anak Nasional 2026 melalui kegiatan “Main Ceria di Dufan”, Sabtu (25/7/2026). Sebanyak 400 anak dari yayasan yatim piatu dan binaan KemenPPPA menikmati rekreasi edukatif yang mengedepankan kebahagiaan, keamanan, serta pemenuhan hak anak. Kegiatan berlangsung di Dunia Fantasi (Dufan), Ancol, […]

  • Danlanal Sabang dan Kesbangpol Perkuat Sinergi Demi Stabilitas dan Kemajuan Kota Sabang

    Danlanal Sabang dan Kesbangpol Perkuat Sinergi Demi Stabilitas dan Kemajuan Kota Sabang

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Sabang – Hubungan erat antara TNI AL dan Pemerintah Kota Sabang kembali ditunjukkan lewat kunjungan Plt. Kepala Kesbangpol Kota Sabang, Fatimah Zainab, SKM., beserta staf ke Mako Lanal Sabang, Selasa (26/8/2025). Kunjungan yang berlangsung di Lobby Malahayati tersebut disambut langsung oleh Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut (P) Sadimin, S.E., M.Tr.Opsla. Dalam suasana penuh […]

expand_less