Jakarta — TNI kembali menunjukkan peran strategisnya di luar bidang pertahanan murni. Melalui Gugus Tugas Kedaulatan Pangan, TNI kini turun langsung memperkuat ketahanan pangan nasional — mulai dari membuka lahan produktif hingga memastikan distribusi logistik pangan menjangkau pelosok negeri.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyebut gugus tugas ini sebagai bentuk komitmen TNI menjalankan amanat Undang-Undang, khususnya Operasi Militer Selain Perang (OMSP), untuk membantu pemerintah daerah membangun kemandirian pangan

“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai penggerak kemandirian pangan dari desa hingga nasional,” tegas Kristomei di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2025).

Program ini melibatkan TNI AD sebagai penggerak utama wilayah darat, TNI AL di kawasan pesisir, serta TNI AU untuk dukungan distribusi ke daerah terpencil. Fokus utamanya antara lain:

• Membuka dan mendampingi lahan pertanian baru
• Membangun embung, sumur bor, dan irigasi
• Melatih petani dan pemuda desa melalui Babinsa
• Menjaga harga gabah sesuai HPP dan melindungi petani pascapanen
• Menyalurkan pupuk tepat sasaran

Selain mendukung produksi, gugus tugas ini juga siap bergerak cepat menghadapi bencana krisis pangan musiman dengan mengaktifkan dapur lapangan dan logistik TNI di titik terdampak.

Kristomei menegaskan, pangan kini bukan lagi persoalan sektoral semata, tetapi isu strategis pertahanan bangsa.

“Kami tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan lumbung pangan rakyat tetap terjaga dan berdaya saing,” katanya.

Dengan gotong royong lintas kementerian, pemda, BUMN, hingga swasta, TNI melalui gugus tugas ini bertekad membangun ketahanan bangsa dari desa untuk Indonesia, sekaligus menjadi tameng menghadapi ancaman krisis global.