Panglima TNI Tegaskan Komitmen Hukum dan Transparansi

Jakarta – Dalam suasana yang penuh perhatian dan sorotan publik, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto hadir langsung dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Didampingi para Kepala Staf Angkatan, Panglima membahas sejumlah isu strategis, termasuk pelibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan Agung dan insiden ledakan munisi di Garut.

Dalam keterangan pers usai rapat, Panglima TNI tampil tegas. Ia menjelaskan bahwa kehadiran personel TNI di lingkungan Kejaksaan bukanlah langkah sembarangan, melainkan amanah konstitusi yang dilandasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Penugasan itu masuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya pengamanan objek vital nasional.

“Tidak ada yang kami langgar. Pelibatan ini sudah sesuai hukum, didasarkan juga pada Nota Kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan, serta Keputusan Presiden Nomor 466 Tahun 2025,” ujar Jenderal Agus.

Ia menekankan bahwa jaksa sebagai aparat penegak hukum memiliki hak perlindungan, dan pasal 4 Keppres tersebut secara eksplisit menunjuk Polri dan TNI sebagai pelaksana perlindungan.

Lebih dari sekadar pengamanan, Panglima TNI menegaskan bahwa institusinya akan terus menjadi bagian dari solusi dalam mendukung sistem hukum nasional yang kuat dan berkeadilan.

“Kami ingin memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tapi juga dilindungi dengan keberanian dan integritas,” ujarnya.

Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan tentang ledakan munisi di Garut, Jenderal Agus memastikan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan sesuai prosedur.

“SOP kami ketat. Dimulai dari laporan satuan pengguna terhadap munisi kedaluwarsa, diteruskan ke Kemenhan, lalu ditindaklanjuti oleh Gupusmu. Tidak ada langkah yang diabaikan,” tegasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting, di mana transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antara militer dan legislatif diperlihatkan secara terbuka.

Di tengah berbagai dinamika nasional, kehadiran TNI tetap diarahkan untuk mendukung stabilitas dan supremasi hukum—dengan senjata utama: kepercayaan rakyat.

(Puspen TNI – Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, Kabidpenum)