Panglima TNI Hadiri Pelantikan Kepala BGN dan Penasihat Presiden di Istana Negara

Jakarta, 8 Juni 2026 – Agus Subiyanto menghadiri pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Penasihat Khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Prabowo Subianto memimpin langsung pelantikan tersebut sebagai bagian dari penguatan struktur pemerintahan dan percepatan program strategis nasional.

Kegiatan berlangsung pada Senin (8/6/2026) di Istana Negara dengan melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.

Presiden melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional bersama Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala.

Pengangkatan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Selain itu, Presiden juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Penunjukan Said Iqbal merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden.

Pelantikan tersebut menandai langkah pemerintah dalam memperkuat kebijakan sektor gizi serta ketenagakerjaan secara terintegrasi.

Penguatan Tata Kelola dan Program Strategis

Pemerintah menempatkan Badan Gizi Nasional sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara nasional.

Langkah ini sekaligus menegaskan fokus pemerintah terhadap penanganan isu gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, penunjukan penasihat khusus Presiden memperkuat arah kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

Kehadiran Panglima TNI dalam pelantikan tersebut mencerminkan dukungan institusi pertahanan terhadap agenda pembangunan nasional.

Agus Subiyanto menilai sinergi antar lembaga negara menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan.

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program strategis nasional,” ujarnya.

TNI terus memperkuat peran dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah berharap struktur baru tersebut mampu mempercepat realisasi program menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, pelantikan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.