Panglima TNI dan Wamenhan Hadiri Raker Komisi I DPR RI Bahas Akuntabilitas Anggaran Pertahanan

Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Panglima TNI hadir bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto.

Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara turut mengikuti rapat tersebut.

Komisi I DPR RI menggelar rapat secara tertutup sesuai mekanisme pembahasan laporan keuangan negara.

Agenda utama membahas pelaksanaan LKPP Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap penggunaan anggaran negara.

Forum tersebut juga mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran di sektor pertahanan.

Selain itu, rapat memperkuat koordinasi antara pemerintah dan DPR RI.

Sinergi tersebut mendukung pengelolaan keuangan negara yang semakin profesional.

Pemerintah dan DPR RI berupaya memastikan setiap anggaran memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional.

Rapat kerja berlangsung sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam sistem pemerintahan.

Melalui forum tersebut, seluruh pihak memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Perkuat Transparansi Pengelolaan Anggaran

Pembahasan LKPP menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan negara.

Kemhan dan TNI terus meningkatkan sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Langkah tersebut bertujuan menjaga efektivitas program pertahanan nasional.

Selain itu, peningkatan pengawasan mendukung efisiensi belanja negara.

Koordinasi dengan DPR RI menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tersebut.

Setiap pembahasan memberikan masukan bagi penyempurnaan tata kelola anggaran.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel dan transparan.

Kehadiran Panglima TNI bersama jajaran pimpinan TNI menunjukkan dukungan penuh terhadap mekanisme pengawasan legislatif.

Komitmen tersebut sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara TNI dan DPR RI.

“Rapat kerja ini membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran negara.”

Pembahasan juga mempertegas pentingnya tata kelola keuangan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Seluruh proses pengelolaan anggaran harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sinergi Pemerintah dan DPR Perkuat Tata Kelola Pertahanan

Panglima TNI bersama jajaran pimpinan TNI menegaskan komitmen mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya memperkuat reformasi birokrasi di sektor pertahanan.

TNI terus mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Sinergi dengan DPR RI menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Kolaborasi antarlembaga juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor pertahanan.

Selain menjalankan fungsi pertahanan negara, TNI mendukung tata kelola pemerintahan yang modern.

Upaya tersebut mencerminkan keseriusan institusi dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran.

Rapat kerja berlangsung tertib sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Seluruh peserta mengikuti pembahasan dengan fokus pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui rapat kerja tersebut, pemerintah dan DPR RI memperkuat komitmen bersama membangun sistem pertahanan yang profesional, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi kepentingan bangsa dan negara.