Komisi IV Tegaskan Skema BPJS, Dorong Optimalisasi LKM NIK di Kota Bekasi
- account_circle Sapto Handoko
- calendar_month Senin, 8 Des 2025
- print Cetak
Komisi IV Tegaskan Skema BPJS, Dorong Optimalisasi LKM NIK di Kota Bekasi - Foto Istimewa
Kota Bekasi – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Wildan Faturrahman, S.Kep, menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap tiga skema pembiayaan BPJS Kesehatan, hal ini disampaikan didalam wawancaranya dengan awak media, Senin, 08/12/2025.
“BPJS itu bicara pembiayanya ada tiga macam,” ujar Wildan.
Ia merinci bahwa ketiga skema tersebut meliputi BPJS Mandiri, BPJS yang dibayarkan pemberi kerja, serta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pada skema PBI, seluruh iuran ditanggung pemerintah pusat maupun daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
“PBI itu artinya iurannya dibayarin pemerintah. Itu jaminan supaya warga tidak terbebani biaya,” jelasnya.
Wildan menyampaikan bahwa tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Bekasi saat ini telah mencapai lebih dari 98 persen. Artinya, hanya sekitar dua persen warga yang belum terdaftar sebagai peserta.
“Tahun 2026, semua warga Kota Bekasi harus sudah punya BPJS. Tidak boleh ada lagi cerita warga tidak punya BPJS,” tegasnya.
Dengan cakupan yang sudah sangat tinggi, ia mengingatkan seluruh fasilitas kesehatan agar tidak lagi menolak pasien.
“Enggak boleh ada warga ditolak di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Itu masih sering terjadi dan tidak boleh terulang,” ujarnya.
Wildan menegaskan bahwa pemerintah dan fasilitas kesehatan harus bekerja selaras untuk memastikan layanan berjalan lancar.
“Pemerintah membuat kebijakan, rumah sakit sebagai pemberi layanan harus mengikuti. Jadi warga tidak perlu khawatir soal pembiayaan,” tambahnya
Selain BPJS, Komisi IV juga mendorong optimalisasi Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis NIK (LKM NIK), program ini berfungsi sebagai solusi alternatif jika terdapat layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS.
“Kalau BPJS tidak meng-cover, LKM NIK ini harus back-up. Ini solusi alternatif pembiayaan kesehatan warga Kota Bekasi,” jelas Wildan.
Ia menutup dengan menegaskan tujuan besar dari seluruh kebijakan ini.
“Semangatnya satu: tidak boleh ada warga Kota Bekasi yang tidak bisa berobat karena tidak punya uang,” tutupnya
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Sapto Handoko
Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi
