Sumedang– DPRD Kabupaten Sumedang semakin serius memperjuangkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satunya dengan mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan.

Dorongan itu ditegaskan saat Pimpinan DPRD Sumedang Sidik Jafar, S.E. bersama jajaran Komisi I DPRD melakukan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, di Jakarta, Selasa (19/08/2025)

Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia, S.H., M.H., mengatakan saat ini Posbakum di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas. “Baru ada di dua desa, yaitu Desa Ujungjaya, Kecamatan Ujungjaya, dan Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, padahal keberadaan Posbakum ini sangat penting agar masyarakat mudah mendapatkan informasi dan penyelesaian masalah hukum,” ujarnya.

Selain itu, Komisi I juga ingin mempelajari cara pengalokasian anggaran agar Posbakum bisa berjalan efektif. Menurut Asep, keberadaan pos ini akan membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, memperoleh pendampingan hukum tanpa harus terkendala biaya maupun birokrasi.

Anggota Komisi I, Didi Suhrowardi, menambahkan, DPRD mendorong pemerintah daerah agar menindaklanjuti dengan serius. “Kami ingin setiap desa dan kelurahan memiliki Posbakum sehingga keadilan bisa dirasakan secara merata, Tidak ada lagi masyarakat yang bingung atau merasa sendirian menghadapi persoalan hukum,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari pihak BPHN. Constantinus Ciristomo, Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum, menyebut inisiatif DPRD Sumedang ini sejalan dengan program pemerintah pusat. “Kami berharap DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen membentuk Posbakum di seluruh desa dan kelurahan. Manfaatnya langsung dirasakan warga, akses keadilan yang cepat, mudah, dan berimbang,” katanya.

Langkah DPRD Sumedang ini menjadi angin segar bagi upaya pemerataan layanan hukum di daerah. Jika terwujud, masyarakat tak perlu jauh-jauh mencari bantuan hukum, cukup mendatangi Posbakum di desanya masing-masing.

Sumber : Humas DPRD Sumedang