Jumat, 20 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Berita » DPRD Sumedang Dorong Pos Bantuan Hukum Hadir di Tiap Desa dan Kelurahan

DPRD Sumedang Dorong Pos Bantuan Hukum Hadir di Tiap Desa dan Kelurahan

  • account_circle Ujang Sunarya
  • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sumedang– DPRD Kabupaten Sumedang semakin serius memperjuangkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satunya dengan mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan.

Dorongan itu ditegaskan saat Pimpinan DPRD Sumedang Sidik Jafar, S.E. bersama jajaran Komisi I DPRD melakukan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, di Jakarta, Selasa (19/08/2025)

Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia, S.H., M.H., mengatakan saat ini Posbakum di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas. “Baru ada di dua desa, yaitu Desa Ujungjaya, Kecamatan Ujungjaya, dan Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, padahal keberadaan Posbakum ini sangat penting agar masyarakat mudah mendapatkan informasi dan penyelesaian masalah hukum,” ujarnya.

Selain itu, Komisi I juga ingin mempelajari cara pengalokasian anggaran agar Posbakum bisa berjalan efektif. Menurut Asep, keberadaan pos ini akan membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, memperoleh pendampingan hukum tanpa harus terkendala biaya maupun birokrasi.

Anggota Komisi I, Didi Suhrowardi, menambahkan, DPRD mendorong pemerintah daerah agar menindaklanjuti dengan serius. “Kami ingin setiap desa dan kelurahan memiliki Posbakum sehingga keadilan bisa dirasakan secara merata, Tidak ada lagi masyarakat yang bingung atau merasa sendirian menghadapi persoalan hukum,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari pihak BPHN. Constantinus Ciristomo, Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum, menyebut inisiatif DPRD Sumedang ini sejalan dengan program pemerintah pusat. “Kami berharap DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen membentuk Posbakum di seluruh desa dan kelurahan. Manfaatnya langsung dirasakan warga, akses keadilan yang cepat, mudah, dan berimbang,” katanya.

Langkah DPRD Sumedang ini menjadi angin segar bagi upaya pemerataan layanan hukum di daerah. Jika terwujud, masyarakat tak perlu jauh-jauh mencari bantuan hukum, cukup mendatangi Posbakum di desanya masing-masing.

Baca juga :  Aksi Kilat Lantamal I: Puluhan Kaleng Cat Curian Berhasil Diamankan di Perairan Belawan

Sumber : Humas DPRD Sumedang

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
  • Ditulis oleh:: Ujang Sunarya

Interesting

  • Wapang TNI Dampingi Menhan Sambut ITS Giuseppe Garibaldi

    Wapang TNI Dampingi Menhan Sambut ITS Giuseppe Garibaldi

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 18 September 2026 – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi. Penyambutan kapal induk ringan milik Pemerintah Italia itu berlangsung di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat. Tandyo bersama Menhan dan para Kepala Staf Angkatan menyambut kedatangan kapal tersebut sebagai bagian […]

  • Patroli Dini Hari di Koja, Polisi Amankan Dua Juru Parkir Liar

    Patroli Dini Hari di Koja, Polisi Amankan Dua Juru Parkir Liar

    • calendar_month Minggu, 20 Jul 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta Utara – Suasana dini hari di wilayah Koja mendadak berubah. Saat sebagian warga terlelap, puluhan aparat gabungan justru bersiaga. Polsek Koja menggelar patroli skala besar sebagai bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Minggu (20/7/2025) dini hari. Dua juru parkir liar berhasil diamankan. Dipimpin IPTU M. Erfan, patroli dimulai pukul 00.10 WIB dan menyasar […]

  • Brimob Jamin Keamanan Rapim Polri di TMII

    Brimob Jamin Keamanan Rapim Polri di TMII

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Timur – Satuan Brimob Polda Metro Jaya mensterilkan Krakatau Ballroom TMII, Jakarta Timur, guna menjamin keamanan Rapat Pimpinan Polri 2026. (Selasa, 10/02/2026). Langkah ini sekaligus menunjukkan kesiapan Brimob menghadirkan perlindungan maksimal bagi seluruh rangkaian agenda strategis kepolisian nasional. Unit Jibom bersama Unit KBRN memimpin pemeriksaan preventif untuk mengantisipasi potensi ancaman sejak tahap awal […]

  • Wakil Panglima TNI Dampingi Menhan RI ke Pakistan

    Wakil Panglima TNI Dampingi Menhan RI ke Pakistan

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Pakistan – Dalam rangka memperkuat diplomasi pertahanan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melaksanakan rangkaian kegiatan strategis di Islamabad, Pakistan, Senin (12/1/2026). Melalui kunjungan ini, Indonesia secara aktif menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama pertahanan bilateral dengan Pakistan. Sebagai agenda utama, Menhan RI mengawali kunjungan dengan […]

  • Batik Air Bebastugaskan Pilot Tertidur Kendari Jakarta

    Batik Air Bebastugaskan Pilot Tertidur Kendari Jakarta

    • calendar_month Minggu, 10 Mar 2024
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan perusahaan, dalam memastikan keselamatan penerbangan serta untuk menjalankan investigasi

  • IUP Kristalin Ekalestari Dicabut, Pemerintah Tertibkan Tambang Emas di Nabire

    IUP Kristalin Ekalestari Dicabut, Pemerintah Tertibkan Tambang Emas di Nabire

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Nabire, Papua Tengah – Pemerintah menertibkan kegiatan pertambangan emas PT Kristalin Ekalestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026), setelah menemukan dugaan pelanggaran penggunaan kawasan hutan dan kewajiban perizinan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut. Hasil verifikasi tim gabungan menunjukkan aktivitas pertambangan tanpa Persetujuan Penggunaan […]

expand_less