DPRD Kota Bekasi Usul Pengurus Bank Sampah Digaji Rp2 Juta per Bulan

KOTA BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Dariyanto, mengusulkan agar Pemerintah Kota Bekasi memberikan insentif sebesar Rp2 juta per bulan kepada setiap pengurus bank sampah.

Usulan tersebut dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan operasional bank sampah di tingkat lingkungan.

Gagasan itu disampaikan Dariyanto saat menggelar Reses II Tahun Anggaran 2026 di Perumahan Margahayu RT 04/RW 15, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, keberadaan bank sampah memiliki peran penting dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sehingga para pengelolanya perlu memperoleh perhatian lebih dari pemerintah.

Dalam paparannya, Dariyanto mengatakan pengurus bank sampah selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program pengurangan sampah melalui konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

Namun, di sisi lain, sebagian besar pengurus masih bekerja secara sukarela dengan pendapatan yang sangat terbatas.

“Saya mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada pengurus bank sampah sekitar Rp2 juta, agar pengurus bank sampah ini punya penghasilan untuk dia dan keluarganya,” ujar Dariyanto.

Ia menilai keberadaan insentif bukan semata-mata bentuk penghargaan kepada para pengurus, melainkan investasi pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah dari sumbernya.

Menurutnya, apabila pengurus memiliki kepastian penghasilan, maka operasional bank sampah akan lebih terjamin dan mampu berjalan secara konsisten.

Dariyanto menjelaskan, apabila diasumsikan setiap Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi memiliki satu bank sampah aktif, maka kebutuhan anggaran untuk program insentif tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp24 miliar dalam satu tahun.

Meski nilainya cukup besar, ia menilai anggaran tersebut masih sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh pemerintah maupun masyarakat, terutama dalam menekan jumlah sampah yang dikirim ke TPA.

“Saya pikir angka tersebut worth it kita keluarkan, tetapi dengan target yang jelas bahwa sampah yang keluar benar-benar sampah yang sudah tidak bisa kita 3R lagi,” katanya.

Menurutnya, pemberian insentif juga harus disertai indikator kinerja yang jelas agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satunya melalui target pengurangan volume sampah residu yang dikirim ke TPA serta peningkatan aktivitas pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Dari hasil pemantauan yang dilakukannya di lapangan, Dariyanto mengaku menemukan banyak bank sampah yang tidak lagi beroperasi secara optimal.

Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya dukungan terhadap para pengurus yang harus menjalankan berbagai aktivitas pengelolaan sampah tanpa penghasilan yang memadai.

Ia menyebut pendapatan bank sampah yang berasal dari penjualan sampah hasil pemilahan umumnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun kesejahteraan pengurus.

“Kalau dari hasil yang saya temukan di lapangan, satu bulan pendapatannya paling Rp1,5 juta, paling besar Rp2 juta. Mana cukup untuk bicara operasional,” ujarnya.

Penguatan Bank Sampah Dinilai Berdampak pada Pengurangan Sampah

Dariyanto menambahkan, kondisi yang lebih memprihatinkan juga masih ditemukan di sejumlah bank sampah lainnya yang hanya memperoleh pemasukan sekitar Rp500 ribu setiap bulan.

Dengan nilai tersebut, menurutnya, pengelola akan kesulitan mempertahankan aktivitas bank sampah secara berkelanjutan.

Ia berpandangan bahwa pengembangan bank sampah tidak cukup hanya mengandalkan semangat gotong royong masyarakat.

Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjamin keberlangsungan para pengurus sebagai pelaksana utama di lapangan.

“Kalau kebutuhan primer saja belum tercukupi, bagaimana kita bisa lanjut bicara tentang yang lainnya. Bank sampahnya bisa buat kas ataupun pengembangan, tetapi pengurusnya juga harus hidup,” katanya.

Menurut Dariyanto, pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah menjadi salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam mengurangi beban TPA.

Karena itu, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keberlangsungan aktivitas bank sampah di setiap wilayah.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menyusun simulasi pembiayaan serta mekanisme penyaluran insentif yang sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi juga diperlukan agar program berjalan efektif serta tepat sasaran.

“Harapan kita nanti bisa disimulasikan dan dijalankan, sehingga bank sampah kembali aktif dan sampah yang dibuang ke TPA benar-benar hanya sampah residu,” ujarnya.

Usulan tersebut menjadi salah satu masukan yang disampaikan dalam agenda reses sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat.

Hingga penyampaian usulan tersebut, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Bekasi mengenai tindak lanjut maupun sikap terhadap wacana pemberian insentif sebesar Rp2 juta per bulan bagi pengurus bank sampah.

Apabila usulan tersebut nantinya dibahas lebih lanjut, realisasinya akan bergantung pada proses penyusunan kebijakan daerah, ketersediaan anggaran, serta pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Bekasi sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.**/Ugm