Bekasi Benahi Angkot, Trayek Ditata Ulang dan Armada Diremajakan

Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi memastikan akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap angkutan kota (angkot) melalui peremajaan armada dan penataan ulang trayek.

Kebijakan tersebut disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai bagian dari transformasi transportasi publik agar lebih tertata, efisien, dan terintegrasi dengan sistem transportasi massal yang berkembang di wilayah penyangga ibu kota itu.

Kepala Dishub Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menyatakan langkah tersebut diambil karena banyak trayek angkot yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan pola mobilitas masyarakat saat ini.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap rute-rute yang tumpang tindih dan dinilai tidak efektif secara operasional.

“Kita akan lakukan peremajaan angkot secara bertahap. Bukan hanya kendaraannya yang diperbaiki, tapi sistem operasional dan trayeknya juga kita tata ulang,” ujar Zeno, Senin (23/2/2026).

Menurut Zeno, kondisi eksisting menunjukkan sejumlah trayek saling bersinggungan dan berebut penumpang di ruas jalan yang sama.

Situasi tersebut tidak hanya memicu persaingan tidak sehat antar pengemudi, tetapi juga berdampak pada kemacetan serta ketidakteraturan lalu lintas.

Ia menegaskan, evaluasi akan dilakukan dengan pendekatan rasional dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Trayek yang sudah tidak efektif berpotensi digabung, dipendekkan, atau diperpanjang sesuai dengan hasil kajian teknis Dishub.

“Trayek yang sudah tidak efektif akan kita evaluasi. Bisa saja ada penggabungan jalur, pemendekan, atau perpanjangan trayek supaya tidak saling berebut penumpang dan lebih rasional secara operasional,” katanya.

Pembenahan tersebut, lanjut Zeno, bukan bertujuan menghapus keberadaan angkot. Sebaliknya, pemerintah ingin menghidupkan kembali peran angkot sebagai bagian penting dalam sistem transportasi perkotaan.

Dishub menilai angkot masih memiliki potensi besar jika dikelola dengan sistem yang lebih modern, tertib, dan terintegrasi.

“Kita ingin angkot tetap eksis. Tapi eksis dengan sistem yang lebih baik, lebih aman, nyaman, dan terintegrasi dengan moda transportasi lain,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, peremajaan armada menjadi aspek krusial.

Dishub akan mendorong pembaruan kendaraan secara bertahap guna meningkatkan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Meski belum merinci skema pembiayaan maupun jadwal implementasi, Zeno memastikan proses akan dilakukan bertahap dan terukur.

Integrasi dengan Moda Transportasi Massal

Zeno menjelaskan, arah kebijakan pembenahan angkot sejalan dengan penguatan konektivitas antarmoda di Kota Bekasi.

Angkot akan diarahkan berfungsi sebagai pengumpan (feeder) menuju simpul transportasi massal, sehingga mobilitas warga menjadi lebih efisien.

Konsep integrasi ini dinilai penting mengingat Kota Bekasi merupakan wilayah penyangga dengan mobilitas komuter tinggi menuju dan dari Jakarta.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan transportasi massal seperti LRT Jabodebek dan layanan KRL Commuter Line di wilayah Bekasi terus berlangsung.

Menurut Dishub, tanpa sistem pengumpan yang tertata, kehadiran moda transportasi massal tersebut tidak akan optimal.

Banyak warga masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk menjangkau stasiun atau halte, sehingga tujuan mengurangi kemacetan belum sepenuhnya tercapai.

“Konsepnya integrasi. Angkot menjadi penghubung dari permukiman ke titik-titik transportasi massal. Jadi masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas harian,” kata Zeno.

Ia menambahkan, pembenahan ini juga diharapkan berdampak pada peningkatan minat masyarakat menggunakan transportasi umum.

Selama ini, citra angkot kerap dikaitkan dengan kondisi armada yang kurang layak, waktu tunggu tidak pasti, serta rute yang tidak jelas.

Melalui penataan ulang dan peningkatan standar pelayanan, pemerintah berharap persepsi tersebut dapat berubah.

Secara lebih luas, kebijakan ini juga diklaim sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara.

Kota Bekasi selama ini menghadapi tekanan lalu lintas akibat pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.

Namun demikian, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.

Penataan trayek berpotensi menimbulkan resistensi dari sebagian pengemudi atau pemilik armada yang terdampak perubahan rute.

Karena itu, Dishub perlu memastikan proses sosialisasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan berjalan terbuka dan transparan.

Zeno memastikan pihaknya akan melibatkan berbagai unsur, termasuk organisasi angkutan dan pemilik kendaraan, dalam proses evaluasi.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata-mata penataan administratif, melainkan bagian dari reformasi sistem transportasi perkotaan.

“Kita ingin transportasi publik di Kota Bekasi semakin tertib, modern, dan benar-benar menjadi pilihan utama warga,” ujarnya.

Dengan rencana peremajaan armada dan penataan ulang trayek tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menargetkan angkot tidak lagi dipandang sebagai moda transportasi konvensional yang tertinggal, melainkan sebagai elemen penting dalam ekosistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.**/red