Bakamla RI Sisir Banyuwangi, Bidik Lokasi Strategis untuk Perkuat Keamanan Laut Nasional

Banyuwangi – Laut Banyuwangi kembali menjadi sorotan nasional. Kali ini, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) turun langsung melakukan Pengumpulan Data (Puldata) di wilayah pesisir timur Jawa Timur, Rabu (18/6/2025), sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan laut nasional.

Dipimpin Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Laksamana Pertama Sigit Winarko, S.T., CHRMP, tim Bakamla menggelar serangkaian pertemuan penting, survei lokasi strategis, hingga evaluasi kerja sama dengan pemerintah daerah.

Kunjungan dimulai dari Lanal Banyuwangi, di mana Laksma Sigit disambut oleh Danlanal Letkol Laut (P) M. Puji Santoso.

Dalam diskusi hangat penuh urgensi, keduanya menyoroti dua persoalan serius yang mengancam stabilitas maritim di wilayah tersebut: praktek ilegal penangkapan ikan menggunakan bom rakitan dan penyelundupan benih lobster yang terus berulang.

Tak hanya berhenti di situ, tim Bakamla kemudian bertolak ke Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan bertemu langsung dengan Wakil Bupati Ir. H. Mujiono, M.Si. Di ruang pertemuan itu, digelar pembicaraan strategis yang menyasar dua hal utama: penguatan basis data area rawan pelanggaran laut, serta rencana pembangunan Coastal Station sebagai bagian dari sistem pemantauan maritim nasional, National Maritime Security System (NMSS).

Dua lokasi langsung disurvei oleh tim: Desa Rejo dan Desa Bengkak, yang dinilai sangat potensial untuk dibangun pusat pengawasan laut.

Keberadaan coastal station di titik-titik ini nantinya akan menjadi mata dan telinga negara terhadap lalu lintas laut yang rawan pelanggaran hukum.

Kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai momen untuk mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bakamla dan Pemkab Banyuwangi yang telah berjalan sejak 2019 dan berakhir di 2022.

Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan dan memperkuat sinergi demi menciptakan laut yang aman, berdaulat, dan bebas dari tindak kejahatan.

“Banyuwangi adalah gerbang penting jalur laut nasional. Kita butuh infrastruktur pemantauan yang kuat di sini, dan semua elemen harus terlibat,” tegas Laksma Sigit dalam pernyataannya.

Langkah Bakamla RI di Banyuwangi ini menegaskan komitmen nyata untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Dari balik layar pantai yang tenang, negara bekerja—diam-diam tapi pasti—mengamankan tapal batas biru Nusantara.

(Humas Bakamla RI, Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd., Pranata Humas Ahli Muda)