Bakamla RI Dorong Penguatan Sistem Informasi Keamanan Laut Nasional

Jakarta – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional. Hal ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Identifikasi Isu Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional yang digelar di Kantor Rawamangun, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Rapat dipimpin Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Dafit Santoso. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi maritim Indonesia.

“Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki tantangan strategis yang kian kompleks di sektor kelautan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang terintegrasi, real-time, dan adaptif dalam mendeteksi serta merespons setiap potensi ancaman di laut,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum sinergi lintas lembaga. Hadir sebagai narasumber antara lain:

1. Marsekal Pertama TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam
2. Ivan Syahreza, S.T., dari Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital

Dalam diskusi terbuka yang berlangsung, para peserta mengidentifikasi berbagai tantangan sistem informasi saat ini, serta peluang integrasi teknologi digital untuk memperkuat pengawasan laut nasional.

“Sinergi antarinstansi menjadi kunci. Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi ancaman di wilayah laut. Penguatan sistem informasi adalah kebutuhan mutlak,” tegas Laksma Dafit.

Rapat ini melibatkan sembilan instansi kunci:

• TNI AL
• Polair
• Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Ditjen Bea dan Cukai
• KPLP dan Kenavigasian Kemenhub
• PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan
• BSSN
• Basarnas

Langkah ini menandai arah baru kolaborasi nasional dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan laut Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik dan potensi kejahatan lintas batas yang terus berkembang.

(Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd – Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI)